Anggota Komisi D DPRD DKI Hardiyanto Kenneth
menilai hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki solusi signifikan dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.
menilai hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memiliki solusi signifikan dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.
Hal ini, kata dia, terlihat dari masih banjirnya sekitaran bantaran kali di Jakarta Barat, Timur dan Selatan sedalam 40-120 sentimeter (cm) pada Sabtu (16/7) yang disebabkan hujan lebat dan air kiriman.
"Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur Anies, hingga saat ini tidak mempunyai terobosan atau solusi yang signifikan dalam menangani banjir yang kerap melanda warga di pinggiran kali," kata Kenneth dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Termasuk, kata Kenneth, adalah di wilayah Kembangan Utara yang merupakan daerah pemilihannya. Sampai saat ini banjir yang kerap melanda belum juga selesai karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak kunjung memasang "sheet pile" di pinggiran kali sehingga bisa mencegah longsor dan kali meluap.
"Kalau tidak di-'sheet pile', sampai dunia kiamat ya setiap kali dapat banjir kiriman pasti warga akan kebanjiran terus," kata Kenneth.
Baca juga: Wagub DKI nilai program penanganan banjir cukup berhasil
Baca juga: BNPB: 18 kecamatan di DKI Jakarta masih rawan banjir
Baca juga: Wagub DKI nilai program penanganan banjir cukup berhasil
Baca juga: BNPB: 18 kecamatan di DKI Jakarta masih rawan banjir
Saat ini, wilayah yang terendam banjir rata-rata adalah dampak dari luapan air kali. Dengan kejadian ini terbukti bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dan serius dalam menjalankan program normalisasi sungai.
Bahkan, Kenneth menilai program penanggulangan banjir gagal karena yang dilakukan sebelum musim hujan sama sekali tidak membantu dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota.
Karena itu, Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membebaskan tanah warga yang berada di bantaran kali baik Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Pesanggarahan dan Kali Mookevart, dengan memaksimalkan peran camat dan lurah sebagai corong untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang masih tinggal di bantaran kali.
Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta akan melakukan program normalisasi sungai hingga 2023 sepanjang 300 meter di daerah Jati Kramat.
Pembebasan 300 meter lahan tersebut, bagian dari pembebasan lahan pada kelurahan yang menjadi prioritas untuk normalisasi, yakni Kelurahan Cawang dan Rawajati, Kelurahan Kebon Baru, Manggarai, Pengadegan, Bidara Cina, dan Kampung Melayu.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
