"Sultra merupakan satu provinsi dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi di Indonesia, sehingga menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal penanganan," kata Deputi Koordinator Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Agus Suprapto dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Imam Pasli Mahfuz Rahim, pada Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan stunting di Sultra yang dipusatkan di Pasarwajo Kabupaten Buton, Kamis.
Ia mengatakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia, Kemenko PMK bersama K/L yang menjadi penanggung jawab dalam Perpres 72 Tahun 2021 melakukan pendampingan di 12 provinsi prioritas di mana Sultra merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tinggi.
"Walau Sultra menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, namun prevalensi stunting Sultra itu sudah mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 31,4 persen menjadi 30,2 persen di tahun 2021," katanya.
Demikian juga halnya kata dia, dengan prevalensi stunting di Kabupaten Buton dari 38,3 persen menjadi 33,33 persen, kemudian di Kabupaten Muna mengalami kenaikan semula 27,4 persen di tahun 2019 menjadi 30,8 persen pada 2021, kemudian di Kabupaten Buton Tengah juga mengalami kenaikan dari 28,4 persen di tahun 2019 menjadi 42,7 persen di tahun 2021.
"Jadi karena TPPS ini baru dibentuk tahun 2021 dan ada juga 2022, Saya kira dengan pengalaman Pak Wagub Sultra selaku Ketua TPPS di provinsi, juga dengan Ketua TPPS di Kabupaten kota, berkolaborasi dengan berbagai pihak, maka stunting ini bisa diturunkan secepatnya," katanya.
Baca juga: PKK: Peringati Hari Anak Nasional 2022 dengan tingkatkan gizi anak
Ia mengaku, bahwa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, harus disadari secara bersama bahwasanya tidak akan memberikan efek maksimal tanpa ada kemauan dan komitmen bersama, baik itu pemerintahan daerah maupun juga masyarakat untuk bersama-sama mempercepat penurunan stunting.
Dikatakan, pada tanggal 15 Juli lalu telah dilakukan prapendampingan terpadu dengan melibatkan kementerian dan lembaga pemerintah Provinsi Sultra, tenaga ahli dan TPPS Sultra, Pemerintah Kabupaten Muna, Buton dan Buton Tengah melalui FGD untuk menggali data-data awal dan juga mengidentifikasi permasalahan dan kendala serta potensi dan dukungan yang diperlukan dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan yang ada di lapangan.
Jadi dari hasil identifikasi tersebut katanya, diperoleh gambaran bahwa secara umum telah dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Muna, Buton dan Buton Tengah secara terkoordinasi dengan baik melalui memberdayakan sumber daya yang ada, baik dalam hal penganggaran maupun sumber daya manusia.
Namun demikian, beberapa permasalahan terkait pasti ada, diantaranya yaitu dengan anggaran kemudian keterbatasan SDM dan sulitnya daerah geografis serta terbatasnya data serta koordinasi yang belum optimal.
Untuk itu katanya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam peran pendampingan terpadu diantaranya perlu percepatan penyusunan peraturan di daerah dalam rangka percepatan penurunan stunting, kemudian diperlukan data yang valid dan mutakhir serta dukungan penganggaran dalam percepatan penurunan stunting.
"Juga perlu dukungan anggaran APBD dan juga Dana Desa. Penganggaran ini sangat penting sebagai wujud komitmen kita, bahwa kita peduli terhadap percepatan penurunan stunting," katanya.
Terkait pendampingan terpadu penurunan asing di provinsi Sultra, Kemenko PMK mengharapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa segera lakukan koordinasi agar semua OPD itu secara bersama-sama melakukan intervensi kegiatan dengan fokus pada peran masing-masing.
Kemudian, Satgas percepatan penurunan stunting provinsi dan perguruan tinggi untuk dapat memberikan pendampingan kepada kabupaten dalam menemukan atau mengenali kendala hambatan dan potensi serta upaya inovatif dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memanfaatkan kegiatan pendampingan terpadu ini dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan serta komitmen dan dukungan yang nyata dengan sungguh-sungguh memperbaiki rencana kerja yang sudah ada dan memastikan bahwa semua menindaklanjuti hasil rekomendasi pendampingan terpadu dan memastikan intervensi itu tepat sasaran dan tepat waktu.
Baca juga: Ahli: Cermati 1.000 HPK hindari terbentuknya gangguan perilaku anak
Kemudian pendamping kecamatan dan desa bersama-sama masyarakat harus betul-betul mengetahui semua sasaran yang ada di daerahnya dengan memutakhirkan data pendataan keluarga tahun 2021 dan terus melakukan pendampingan kepada semua sasaran dan keluarga beresiko.
Kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan stunting ini dihadiri Bupati Buton, La Bakry, sekaligus memberikan sambutan selamat datang, kemudian hadir Wagub Sultra, Lukman Abunawas selaku Ketua TPPS Sultra yang menyampaikan pemaparan terkait kondisi dan upaya penanganan stunting.
Dari pusat hadir di antaranya, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, dr Irma Ardiana MAPS, Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, dr. Fajar Firdawati. Kemudian Hadir pula wakil bupati Buton Lis Eliyanti selaku ketua TPS Buton wakil bupati Muna Bahrun selaku ketua TPS Muna, Sekda Buton Tengah selaku ketua TPS Buton Tengah yang masing-masing menyampaikan pemaparan terkait kondisi dan upaya penanganan stunting di daerah masing-masing.
Selainnya hadir pula kepala perwakilan BKKBN Sultra, Asmar beserta sekretaris BKKBN Sultra Muslimin dan sejumlah jajarannya.
Pewarta: Hernawan Wahyudono dan Suparman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
