Pansus DPRD DKI dalami persoalan distribusi air bagi warga

Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta mendalami berbagai persoalan distribusi air bagi warga Ibu Kota, termasuk dari dua perusahaan mitra kerja Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.

"Ujung persoalan yang kita dalami adalah bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Nah itulah ujung akhirnya, kita harus tampung semua persoalan distribusi air yang dialami warga," ujar Ketua Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD DKI Jakarta,
Pandapotan Sinaga di Jakarta, Rabu.

Anggota Pansus Pengelolaan Air Minum DPRD Provinsi DKI Jakarta Manuara Siahaan menilai terbentuknya pansus ini adalah sebuah langkah strategis untuk memberi dampak yang positif kepada masyarakat.

Dukungan yang akan diberikan kepada PAM Jaya, yakni secara administratif, teknis dan kompetensi sehingga proses akhir swastanisasi air di Jakarta berjalan lancar.

"Sehingga PDAM ini nanti menjadi mantap untuk mengambilalih dua mitra (Palyja dan Aetra) kerja yang selama ini sudah dijalin dan ketika mengambilalih harus 'running', jangan sampe terseok-seok," katanya.

Baca juga: PAM JAYA siapkan pipa air bersih terkait aturan zona bebas air tanah
Baca juga: PAM buka pintu seluas-luasnya bagi SDM Aetra-Palyja untuk bergabung

Direktur Utama PAM Jaya, Arif Nasrudin mengatakan, pihaknya akan memetakan ruang lingkup dan sasaran "due diligence" bersama dua mitra kerjanya, yakni Palyja dan Aetra.

Dalam ruang lingkup akan melakukan peninjauan fase uji identitas, pelaksanaan valuasi dan pendampingan masa transisi.

"Due diligence" yang dimaksud, yakni menguji dokumen uji tuntas peralihan pengolahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rekomendasi transfer aset, draf kesepakatan masa transisi, dokumen inventarisasi daftar aset eksisting dan baru kedua mitra serta hasil valuasi akhir dari aset baru kedua mitra.

Dia berharap pansus ini sesuai arahan dari pimpinan bahwa bisa melakukan pendampingan. "Jadi kami membutuhkan pendampingan bapak-ibu semua," katanya.

Terutama, kata dia, ada yang akan diutamakan, yaitu transisi dan perencanaan 2030 pelayanan 100 persen.