Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti tidak adanya kemauan baik junta Myanmar untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin, yang disepakati para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk mengakhiri krisis di negara itu.
“Posisi Indonesia sangat jelas, kita melihat bahwa saat ini tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin,” ujar Retno, ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring mengenai Pertemuan Menlu ASEAN (AMM) dari Phnom Penh, Kamboja, Rabu malam.
Banyak negara yang membahas isu Myanmar dalam working lunch di sela-sela pertemuan tersebut, juga menyampaikan banyaknya janji yang tidak ditepati (broken promises) oleh junta.
“Jadi pada saat diskusi dengan junta, komitmen seolah-olah ada tetapi yang dilakukan justru semuanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan pada saat pertemuan,” tutur Retno.
Oleh karena itu, Indonesia bersepakat dengan ASEAN bahwa Myanmar tidak boleh diwakili oleh pejabat politik dalam pertemuan-pertemuan ASEAN.
Indonesia menekankan kembali pentingnya keterlibatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar, sesuai mandat Konsensus Lima Poin.
“Indonesia juga menyampaikan jika tidak ada perubahan sama sekali sampai berlangsungnya KTT pada November, maka para menlu ASEAN harus menyampaikan rekomendasi kepada para pemimpin ASEAN mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ASEAN ke depan,” ujar Retno.
Komunike bersama
Dalam working lunch yang khusus membahas isu Myanmar tersebut, para menlu ASEAN sepakat mengenai pentingnya AMM mengeluarkan komunike bersama (joint communique), dengan paragraf mengenai Myanmar yang akan dibahas pada tingkat menlu.
“Jadi ada kesepakatan bahwa joint communique akan dikeluarkan. Saat ini negosiasi mengenai paragraf Myanmar pada level menlu masih berlangsung,” kata Retno.
Terlepas dari berbagai perkembangan mengenai situasi Myanmar, Retno menegaskan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan akan terus dilakukan karena menyangkut kepentingan langsung rakyat Myanmar.
“Kepentingan rakyat Myanmar selalu menjadi perhatian utama ASEAN,” tutur dia.
Sebelumnya, pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan beberapa poin dari Konsensus Lima Poin akan dijalankan tahun ini.
Dalam pidatonya di televisi pemerintah pada 1 Agustus 2022, Min Aung Hlaing mengatakan tahun ini, karena semua situasi sedang berlangsung, poin-poin yang paling mungkin dari Konsensus Lima Poin akan dilaksanakan di bawah kerangka kerja ASEAN.
Myanmar tidak dapat memenuhi konsensus tersebut tahun lalu karena "kurangnya stabilitas", yang sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona.
Konsensus Lima Poin itu telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN, termasuk perwakilan Myanmar, dalam pertemuan di Jakarta pada April tahun lalu.
Konsensus tersebut menyerukan “penghentian segera kekerasan” dan semua pihak melakukan “pengendalian sepenuhnya”; dialog konstruktif di antara semua pihak; mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ketua ASEAN; ketentuan bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN; serta kunjungan ke Myanmar oleh delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus, untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik.
Baca juga: ASEAN pertimbangkan kembali konsensus yang disepakati dengan Myanmar
Baca juga: ASEAN bahas implementasi Konsensus Lima Poin oleh Myanmar
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2022
