"Dukungan pemerintah daerah sangat diharapkan untuk berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah khususnya dalam memformulasikan kebijakan pembangunan daerah yang dapat mendorong percepatan implementasi Indonesia FoLU Net Sink 2030 di tingkat daerah," kata Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto dalam Sosialisasi Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Riau diikuti via virtual dari Jakarta, Senin.
Baca juga: KLHK: Koherensi kebijakan SDA pengaruhi capaian FoLU Net Sink
Tidak hanya itu, kata Agus, dukungan dari pemangku kepentingan lain seperti akademisi, mitra pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan, lembaga swadaya masyarakat dan media untuk menyebarluaskan tujuan positif FoLU Net Sink 2030.
"Hal itu perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat bahkan sampai di tingkat akar rumput menyadari pentingnya aksi pengendalian perubahan iklim untuk masa depan," katanya.
Baca juga: KLHK: Tata kelola lingkungan jadi pijakan Indonesia FoLU Net Sink 2030
Dia juga mengatakan bahwa target nasional Indonesia Net Sink FoLU 2030 perlu terdistribusi dengan cermat.
"Dengan memperhatikan baseline dan target penurunan emisi gas rumah kaca untuk setiap aksi mitigasi yang akan dilaksanakan yang disinergikan dengan berbagai rencana pembangunan yang akan diselenggarakan," katanya.
Baca juga: KLHK: Regenerasi hutan alam didorong untuk capai FoLU Net Sink
Dalam kesempatan itu, dia meminta jajaran KLHK yang hadir untuk dapat berdiskusi dan menyinergikan target yang akan dicapai dengan rencana pembangunan daerah yang ada.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2022
