Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.
“Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden,” kata Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pada 2023, pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.
“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.
Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber.
Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.
Karena itu, Menkeu mengatakan Presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam sidang kabinet paripurna Senin ini juga, pemerintah juga menetapkan prioritas belanja pada 2023, yang di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.
"Untuk belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," urai Sri Mulyani.
Baca juga: Menkeu: Perekonomian Indonesia sudah kembali capai level pra-Covid
Baca juga: Menkeu: Implementasi reformasi struktural masih jadi pekerjaan rumah
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
