Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta seluruh kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk memegang teguh nilai budaya kerja yang responsif, tuntas dan luhur.
“Ada enam aspek penting yang sudah dilakukan oleh BKKBN untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya aspek sumber daya manusia, pengalihan jabatan administrator menjadi jabatan fungsional,” kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam Rapat Penelaahan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta, Kamis.
Hasto menekankan ketiga nilai tersebut dapat mengoptimalkan kinerja untuk mencapai target dalam program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan Bangga Kencana. Termasuk target menurunkan angka prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024.
Sebab, persentase beberapa indikator dalam program penurunan stunting seperti pemakaian kontrasepsi modern tahun 2021, baru mencapai sebesar 57,01 persen dari target 62,16 persen. Kemudian peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tahun 2021 sebesar 22,41 persen. Sementara angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need) masih tinggi yaitu 18,20 persen berdasarkan data dalam Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).
Guna menjalankan nilai itu, BKKBN telah membentuk adanya jabatan fungsional baru yang bernama penata kependudukan dan keluarga berencana (Penata KB), agar peran dan fungsi BKKBN dapat diperkuat guna mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk.
Baca juga: Menpolhukam: SDM unggul kunci wujudkan RI masuk 5 besar ekonomi dunia
BKKBN turut mempertahankan struktur organisasi yang baik dari pusat sampai ke kantor perwakilan daerah agar kinerja menurunkan stunting dapat semakin menurun setidaknya tiga persen per tahun.
Walaupun demikian, Hasto mengaku pihaknya pernah mengalami dua kali penghematan anggaran yang kemudian berpengaruh terhadap capaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Akibatnya sampai dengan bulan Juni tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 36,91 persen. Sedangkan capaian peserta KB, baru sebesar 598.360 peserta atau 37,9 persen.
"Selama satu semester pertama Tahun Anggaran 2022 ini kita masih banyak mengalami kendala, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Terutama dalam penyerapan dana alokasi khusus bidang keluarga berencana, yaitu DAK fisik dan non fisik (BOKB)," ujar dia.
Oleh karenanya, Hasto berharap semua pihak dapat bergotong royong mengatasi permasalahan stunting beserta indikator-indikator penyebabnya, sehingga impian Presiden RI Joko Widodo bisa menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 bisa dijadikan kenyataan.
“Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita semua agar pada akhir tahun anggaran 2022, serapan anggaran bisa lebih baik dan capaian sasaran kinerja program juga dapat tercapai secara maksimal," kata Hasto.
Baca juga: Menpolhukam: Penurunan stunting, paling prioritas bangun manusia RI
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
