"Sebagai strategi jangka pendek, penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat diperlukan," kata Bamsoet saat menyampaikan pidato Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan kebijakan "burden sharing" tidak hanya dengan moneter tetapi juga dengan dunia usaha, dapat menjadi opsi dalam upaya pembiayaan ketidakpastian di masa mendatang.
"Sementara itu, strategi jangka panjang membutuhkan perencanaan pembayaran utang setidaknya untuk 30 tahun ke depan dan pada saat yang bersamaan, memastikan kondisi fiskal dan moneter tetap terjaga," ujar Bamsoet.
Baca juga: Ketua MPR: Banyak tantangan menuju Indonesia Emas 2045
Menurutnya, defisit anggaran yang harus kembali ke angka kurang dari 3 persen pada tahun 2023 menjadi tantangan utama karena kondisi pemulihan yang tidak menentu.
"Selain itu, peningkatan utang yang signifikan menimbulkan beban pembayaran bunga tambahan," ucap Bamsoet.
Ia juga mengungkapkan pengembangan kemampuan sektoral, terutama konsolidasi demokrasi, ekonomi hijau, infrastruktur digital, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang.
"Sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan," kata Bamsoet.
Baca juga: Bamsoet ingatkan pemerintah tidak boleh lalai soal kenaikan inflasi
Baca juga: Wapres tiba di kompleks parlemen kenakan pakaian adat Solo
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
