Kementerian PUPR dapat pagu anggaran 2023 sebesar Rp125,2 triliun

Kementerian PUPR adalah kementerian yang ditugasi hanya untuk membelanjakan uang negara. Tujuannya tidak hanya membangun fisik, tetapi juga untuk tujuan membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lainnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kementeriannya mendapat pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp125,2 triliun.

Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Rp41,9 triliun, Ditjen Bina Marga Rp49,3 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp25 triliun, Ditjen Perumahan Rp6,9 triliun, dan Sistem Informasi Bencana Banjir (SIBB), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, Serta Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp1,9 triliun

“Dari total anggaran infrastruktur Rp392 triliun, Kementerian PUPR dialokasikan Rp125,2 triliun pada tahun 2023,” ujarnya dalam Konferensi Pers yang dipantau secara virtual, Jakarta, Selasa.

Pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2023 yang sebesar Rp125,2 triliun mengalami perubahan dari pagu indikatif Rp98,2 triliun atau bertambah Rp27,1 triliun.

Perubahan itu mencakup dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp20,8 triliun yang diusulkan untuk pekerjaan konstruksi kepada Ditjen Sumber Daya Air Rp1,1 triliun, Ditjen Bina Marga Rp8,7 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp10,3 triliun, Ditjen Perumahan Rp500 miliar, dan Ditjen Bina Konstruksi Rp100 miliar.

“Tahun 2023, pagu TA sudah termasuk IKN sebesar Rp20,8 triliun, dengan total anggaran IKN untuk yang prasarana dasar di kawasan inti rumah pemerintahan itu Rp43 triliun dari tahun 2022-2024. Tahun 2022 dibutuhkan sekitar Rp5,4 triliun karena jaraknya cuma lima bulan, 2023 sebesar Rp20,8 triliun, dan sisanya di tahun 2024,” ungkap Basuki.

Kemudian, perubahan dari pagu indikatif mencakup pula untuk penuntasan proyek strategis infrastruktur sebesar Rp6,1 triliun yang termasuk pemenuhan multi years contract (MYC) kepada Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp5 triliun guna penyelesaian beberapa bendungan, lalu Ditjen Perumahan sebesar Rp500 miliar untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 22.900 unit di 12 provinsi.

Selanjutnya kepada Ditjen Cipta Kerja Rp600 miliar untuk penyelesaian sejumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sementul di Kabupaten Banyu Asin Sumatera Selatan, penataan kawasan Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri Jawa Tengah, Rumah Gadang di Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Napan di Nusa Tenggara Timur, Stadion Teladan Medan di Sumatera Utara, serta Pasar Alasa di Nias Utara Sumatera Utara.

Terakhir, tambahan sebesar Rp27,1 triliun terhadap pagu anggaran TA 2023 untuk penyesuaian berupa penambahan Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp300 miliar dan pengurangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp200 miliar.

“Kementerian PUPR adalah kementerian yang ditugasi hanya untuk membelanjakan uang negara. Tujuannya tidak hanya membangun fisik, tetapi juga untuk tujuan membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lainnya seperti perumahan yang menghasilkan 144 turunan ikut tergerak, dan untuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna menggerakkan UKM,” ucap dia.

Baca juga: Komisi V DPR RI ingin penyerapan anggaran PUPR lebih ditingkatkan
Baca juga: Setjen Kementerian PUPR ajukan anggaran Rp543,6 miliar pada 2023
Baca juga: Menteri Basuki butuh Rp43,73 triliun bangun infrastruktur dasar IKN