"Pandemi COVID-19 memberi pelajaran bahwa banyak duplikasi anggaran yang harusnya bisa diefisiensikan," kata Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers Nota Keuangan & RUU APBN 2023 yang diikuti dari YouTube Kemenkeu RI di Jakarta, Selasa.
Selama pandemi, kata Budi, pemerintah bisa menjaga pengeluaran anggaran kesehatan yang rutin tidak terganggu. Hal itu berkat sinergi keuangan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca juga: Menkes sebut anggaran penanganan COVID-19 tidak hanya untuk Kemenkes
Anggaran Kemenkes pada 2021 mencapai Rp98 triliun. Penyerapan pada 2022 bisa ditekan hingga Rp88 triliun. "Karena ada anggaran yang dipakai vaksinasi, tapi masih banyak anggaran yang bisa diefisiensikan jika disinergikan dengan anggaran di Pemda," katanya.
Menurut Budi, pemerintah daerah memiliki ketentuan alokasi dana kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD. "Jadi, kalau misalnya (total) anggaran APBD Rp1.400 triliun, ada Rp140 triliun kami bisa sinergikan," katanya.
Budi mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan alokasi anggaran kesehatan, dari Rp113 triliun menjadi Rp300 triliun.
Ia menilai kenaikan anggaran itu luar biasa tinggi, meski masih relatif di bawah negara lain. "Saya melihat ini sebagai keberhasilan Indonesia," katanya.
Baca juga: Wamenkes akan fokus ke percepatan penyerapan anggaran Kemenkes
Baca juga: Komisi IX DPR tunda bahas anggaran Kemenkes
Menurut Budi, peningkatan anggaran tersebut sangat berperan dalam keberhasilan Indonesia mengendalikan pandemi COVID-19.
Bahkan, dalam rilis data John Hopkins University terkait penanganan pandemi COVID-19 2021, Indonesia masuk dalam jajaran salah satu dari lima negara di dunia paling baik dalam menangani pandemi COVID-19.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
