“Infrastruktur yang paling banyak kemudian disusul klaster pendidikan,” katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Selain infrastruktur, pembiayaan investasi juga difokuskan untuk klaster pendidikan sebesar Rp69,5 triliun, klaster perlindungan masyarakat Rp4,3 triliun serta klaster pangan dan lingkungan hidup Rp4,8 triliun.
Kemudian turut difokuskan untuk klaster kerjasama internasional Rp3,5 triliun dan klaster lainnya Rp8,5 triliun.
Sementara untuk arah kebijakan pembiayaan investasi tahun depan dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan kebudayaan.
Tak hanya itu, arah kebijakan juga untuk meningkatkan kerja sama Indonesia di dunia internasional, mendukung perlindungan masyarakat, ketahanan pangan dan menjaga lingkungan sekaligus kebijakan strategis lainnya.
Di sisi lain, masih terdapat beberapa tantangan dalam pembiayaan investasi yaitu sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD) serta kinerja keuangan BUMN penerima PMN termasuk terkait efisiensi yang belum optimal.
“Pembinaan BLU yang tersebar di berbagai K/L juga menjadi tantangan,” ujar Sri Mulyani.
Baca juga: Indef: Dampak penurunan harga komoditas terhadap APBN perlu diwaspadai
Baca juga: Bappenas sebut anggaran pembangunan IKN capai Rp23,6 triliun di 2023
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
