Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan BPN, Rachmi Widiriani mengatakan bahwa kerentanan rawan pangan tersebut lantaran adanya ketimpangan antara produksi pangan dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.
"Berdasarkan data Food Security and Vurnerability Atlas (FSVA) 2021 masih ada 74 kabupaten kota yang masuk kategori sebenarnya rentan rawan pangan," kata Rachmi dalam diskusi daring yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Rachmi menyampaikan, data FSVA BPN mencatat sebanyak 29 daerah masuk kategori sangat rentan, 17 daerah rentan dan 28 daerah agak rentan. Sementara itu sebanyak 43 daerah masuk kategori agak tahan, 106 daerah kategori tahan, dan 291 daerah kategori sangat tahan.
Berdasarkan peta FSVA, mayoritas wilayah tersebut berada di Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Ia menyebut, jumlah daerah yang rentan rawan pangan tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yang sebanyak 70 kabupaten/kota.
Selain ketimpangan produksi pangan dibanding kebutuhan, faktor lain penyebab daerah rentan rawan pangan antara lain persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, prevalensi balita yang kekurangan gizi kronis (stunting), hingga akses air bersih yang masih terbatas.
"Hal ini membuktikan bahwa sebagian wilayah merupakan sentra produksi yang dapat memenuhi kebutuhan, namun sebagian lain pemenuhan pangannya harus didatangkan dari wilayah lain," ujarnya.
Lebih lanjut Rachmi menyampaikan perlunya strategi penguatan rantai pasok logistik pangan untuk memenuhi kebutuhan di semua wilayah.
Selain itu, Indonesia juga harus mencari substitusi pangan agar dapat mendiversifikasi pangan impor dengan pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar dunia.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 mendatang jumlah daerah rentan rawan pangan dapat turun menjadi 12 persen dari jumlah kabupaten/kota di Tanah Air.
Ia menambahkan, BPN tengah menyusun peta FSVA terbaru untuk memetakan lebih detail kondisi kerentanan rawan pangan di Indonesia.
"Semoga dengan percepatan kegiatan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat itu bisa kita mengejar target 12 persen di tahun 2024 untuk wilayah-wilayah yang memang rentan rawan pangan," pungkasnya.
Baca juga: DPR: BUMN perlu optimalkan lahan tidur atasi potensi krisis pangan
Baca juga: Perang Rusia di Ukraina dituding naikkan kerawanan pangan global
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
