terintegrasinya data hingga tingkat desa, dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Indonesia menjelang bonus demografi 2025-2035
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa syarat utama terwujudnya Kampung Keluarga Berkualitas (KB) adalah tertata dan terpadunya data terkait keluarga.
“Ketika 'launching' Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 itu, Pak Menko PMK dan Kepala BKKBN mengatakan bahwa syarat utama Kampung Berkualitas itu adalah data. Bagaimana kita mau mengukur suatu keberhasilan atau monitoring kalau tak ada datanya,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Boni menuturkan guna menyelaraskan amanat dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, BKKBN terus berupaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bebas stunting dengan membuat "dashboard" pemantauan Kampung Keluarga Berkualitas (KB).
Pembuatan "dashboard" pemantauan tersebut merupakan bentuk re-branding Kampung KB dengan memperbaiki data desa, melalui sebuah sistem informasi pemantauan atau dashboard.
Selain itu, dashboard juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat institusi keluarga, melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa.
Baca juga: BKKBN: Pembinaan ibu hamil dukung percepatan bentuk SDM unggul
Dalam penyusunan dan pengembangan data dashboard, BKKBN membangun kerja sama dengan 13 kementerian/lembaga terkait beserta pemerintah daerah hingga desa di seluruh Indonesia
Beberapa pihak yang terlibat yakni Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
Menurut Boni, Inpres nomor 3 menyebutkan ada 77 indikator untuk menilai Kampung KB dengan klasifikasi kampung KB Dasar, kampung KB berkembang, kampung KB mandiri.
Dengan klasifikasi tertinggi yaitu Kampung KB Berkelanjutan. Nantinya, seluruh desa akan muncul di dashboard melalui website Kampung KB dengan empat klasifikasi tersebut.
Baca juga: BKKBN: Tekan kawin dini agar stunting turun
“Jadi kita bisa liat trennya nanti. Tahun 2024 targetnya semua desa dan kelurahan di Indonesia sudah terbentuk Kampung KB,” ujar Boni.
Menurut Boni, data yang nantinya tersusun dengan terpadu dapat membantu pemerintah untuk memetakan setiap wilayah kecamatan dan desa yang berpotensi stunting, belum memiliki sanitasi, akses air bersih dan rumah tidak layak huni.
Adapun dashboard yang dibuat akan bersifat informatif dan dikemas secara komprehensif, menarik dan ramah bagi pengguna, guna mempermudah dalam mengelola data di level desa/kelurahan.
Boni melanjutkan BKKBN melalui kantor perwakilan BKKBN daerah dan 13 kementerian terkait, sedang menggencarkan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait Kampung KB dan informasi penyusunan data-data yang dibutuhkan di 34 provinsi yang ada di Indonesia.
“Saya harap dengan terintegrasinya data hingga tingkat desa, dapat mengukur kualitas sumber daya manusia Indonesia menjelang bonus demografi 2025-2035,” ucap Boni.
Baca juga: BKKBN Sulsel jemput bola melalui Layanan KB Care
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
