• Beranda
  • Berita
  • PUPR: Penambahan anggaran untuk infrastruktur dasar IKN Rp5,1 triliun

PUPR: Penambahan anggaran untuk infrastruktur dasar IKN Rp5,1 triliun

25 Agustus 2022 13:34 WIB
PUPR: Penambahan anggaran untuk infrastruktur dasar IKN Rp5,1 triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Sepaku yang merupakan jalan nasional untuk akses utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan penambahan anggaran dukungan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun ini sebesar Rp5,1 triliun.

Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,1 triliun dialokasikan untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air sebesar Rp110 miliar, antara lain untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, embung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan intake Sungai Sepaku, ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Alokasi berikutnya, lanjut Basuki, untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun, antara lain untuk pembangunan jalan kerja atau logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, pelebaran ruas jalan Simpang (Sp) IHM - Sp. Riko.

Kemudian pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Bentang Pendek Pulau Balang, jalan bypass Pasar Sepaku, dan pembangunan dermaga.

Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi sebesar Rp2,36 triliun untuk pembangunan Instalasi Penjernih Air (IPA) Tahap 1, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) KIPP, Persampahan di KIPP, Pengembangan Kawasan Sumbu Kebangsaan, Pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian/lembaga negara lainnya, serta Masjid Negara.

Kemudian alokasi untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp480 miliar untuk pembangunan rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.

"Jadi, nanti para pekerjanya akan kita tempatkan di rumah-rumah susun yang kita bangun sehingga tidak lagi membuat rumah bedeng di sekitar lokasi pembangunan," ujar Menteri PUPR.

Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan alokasi Rp4 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.

Kementerian PUPR akan membuka pelatihan bagi masyarakat di Penajam Paser Utara sebanyak 1.500 orang dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi.

Baca juga: Bappenas sebut anggaran pembangunan IKN capai Rp23,6 triliun di 2023

Baca juga: Menteri Basuki butuh Rp43,73 triliun bangun infrastruktur dasar IKN

Baca juga: Pengamat: Anggaran APBN tulang punggung utama IKN untuk 2024

Baca juga: Presiden: 80 persen anggaran IKN dari KPBU dan investasi langsung

 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022