"Untuk produk yang sudah diproduksi di dalam negeri maka belanja APBN, APBD, dan belanja BUMN/BUMD harus untuk produk dalam negeri. Ini akan memberikan efek yang bagus bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat.
Rachmat Gobel mendukung dan mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang keharusan dana APBN untuk belanja produk dalam negeri seperti yang disampaikannya pada acara Kadin Indonesia, 23 Agustus 2022 lalu.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi bahkan menyebutkan ada sekitar 842 produk impor di dalam e-Katalog yang harus didrop karena sudah dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri.
Baca juga: Rachmat Gobel ungkap peran industri mebel pada serapan tenaga kerja
"Hal itu harus dilaksanakan oleh para bawahannya. Para menteri harus melakukan koordinasi agar belanja dana negara, termasuk belanja BUMN dan BUMD, tersalurkan ke produk dalam negeri. Selain itu, bisa mendorong para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia," ujar Rachmat Gobel.
Mantan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia itu mengatakan angka 842 produk di e-Katalog itu merupakan jumlah yang besar. Sebagai industriawan, ia menyoroti ada sejumlah produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri tapi kemudian lebih banyak impor, seperti besi dan baja, alat-alat kesehatan, elektronika, lampu, dan sebagainya.
"Dengan menghentikan impor maka hal itu akan mendorong produsennya membuka industri di Indonesia," kata Mantan Menteri Perdagangan itu. Selain itu, lanjutnya, hal itu akan membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, serta menciptakan ekosistem dari suatu rumpun bisnis.
"Ini artinya ada transfer ketrampilan, transfer pengetahuan, transfer teknologi, dan tentu saja membangun kemakmuran rakyat, membangun pemerataan ekonomi. Juga membangun kualitas sumberdaya manusia. Ini poin-poin strategis dari penggunaan produk dalam negeri. Bukan sekadar transaksi ekonomi, tapi membangun peradaban Indonesia," kata politisi Partai Nasdem itu.
Lebih lanjut, Rachmat Gobel, mengingatkan pemerintah juga harus serius membangun industri yang ramah lingkungan seiring adanya target FOLU Net Sink 2030.
Baca juga: Delegasi DPR RI kunjungi daerah produsen sayuran unggulan di Jepang
"Ini masalah realisasi komitmen industri dalam penyerapan karbon, baik itu dalam hal prosesnya, bahan bakunya, maupun pada carbon trade nya. Perlu ada pemihakan dari pemerintah terhadap industri yang ramah lingkungan dengan memberikan prioritas maupun insentif-insentif lainnya," kata Gobel.
Ia mengatakan industri yang tak ramah lingkungan akan menimbulkan masalah sosial dan kesehatan. "Ujungnya menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menyedot dana APBN juga karena lingkungan yang kotor dan masyarakat yang didera penyakit," ujarnya.
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
