Hal tersebut merujuk pada studi terbaru perusahaan bertajuk "Unleashing a Digital Transformation for Equitable, High-quality Education" yang menunjukkan bahwa pemerintah perlu menerapkan sistem yang dapat mendukung terciptanya tenaga kerja yang adaptif, kolaboratif, dan siap dengan perkembangan teknologi di berbagai industri.
"Sektor pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan talenta Indonesia ke depannya. Pendidikan ini bisa menyiapkan dari sisi future ready generation yang mempunyai digital skill set untuk mendukung keseluruhan sektor," kata Presiden Direktur & Partney Kearney Shirley Santoso saat virtual media briefing, Rabu.
Baca juga: Unicef: Indonesia buat kemajuan sistem perlindungan sosial
"Digitalisasi di bidang pendidikan akan mendukung akses yang lebih mudah dalam implementasi layanan pembelajaran yang merata dan mempersiapkan pasokan talenta digital yang berkualitas tinggi," imbuhnya.
Dia menambahkan, peningkatan di sektor pendidikan juga harus merata, tidak hanya di pulau Jawa tapi juga di seluruh negeri.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, maka akselerasi transformasi digital harus dipercepat dan ada empat fondasi yang harus dibangun.
Pertama, peningkatan layanan e-learning dengan fitur yang beragam. Pemerintah dapat mewajibkan digitalisasi di semua sekolah dan mengembangkan database pendidikan nasional yang terintegrasi, seperti yang telah dilakukan Singapura.
Kedua, meningkatkan infrastruktur dan kurikulum sekolah. Pasalnya untuk mendapatkan lebih banyak akses ke e-learning, siswa harus memiliki akses yang mudah ke perangkat pintar dan koneksi internet yang baik. Keterampilan guru di bidang TIK juga harus ditingkatkan.
Ketiga, digitalisasi pada ekosistem pendidikan melalui kolaborasi yang melibatkan pihak ketiga seperti perusahaan swasta. Ekosistem digital yang kuat dalam pendidikan dapat membantu pemerintah mempromosikan pembelajaran digital kepada siswa dan pengguna, serta menarik para pelaku di bidang teknologi pendidikan untuk berinvestasi.
Keempat, pendanaan dan regulasi. Diperlukan masterplan teknologi pendidikan yang jelas dan didukung oleh pendanaan yang memadai serta investasi swasta yang inovatif untuk mencapai sinergi. Dalam hal ini, tentu memerlukan pedoman nasional untuk menyusun masterplan.
Peraturan pendanaan yang baik juga dapat membantu menarik investor swasta, sehingga dapat membantu mengurangi beban pengeluaran pemerintah.
Principal Kearney Ishan Nahar mengatakan, sumber pendanaan yang memadai dan alokasi investasi yang tepat sangat penting untuk memacu transformasi digital di sektor pendidikan. Namun menurut dia, investasi TIK di Indonesia masih jauh di bawah 0,1 persen dari rata-rata PDB untuk negara-negara dengan transformasi digital yang sukses pada sektor pendidikan seperti Singapura, Estonia, China, India, dan Amerika Serikat.
"Investasi TIK di bidang pendidikan dibatasi hingga Rp4 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan akan mencapai Rp8 triliun pada tahun 2030, setara dengan 0,02 hingga 0,03 persen dari PDB," kata Ishan.
"Untuk mencapai ambisi Indonesia pada tahun 2045, pemerintah harus mampu menerapkan transformasi digital yang efektif di sektor pendidikan untuk memperkuat layanan e-learning, membangun fondasi industri digital yang lebih kuat, menjaga ekosistem pendidikan, serta meningkatkan lingkungan pendanaan dan regulasi,” pungkasnya.
Baca juga: Konsultan: Indonesia butuh investasi TIK untuk capai ekonomi kuat 2045
Baca juga: Indonesia perlu benahi tiga sektor untuk adopsi 5G
Baca juga: Jokowi sambut positif hasil studi tentang Jakarta kota global
Pewarta: Suci Nurhaliza
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2022
