Konsultan sarankan sektor properti ritel segera dibangun di IKN

31 Agustus 2022 16:04 WIB

Wisatawan berkunjung ke lokasi titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

Lembaga konsultan properti Knight Frank Indonesia menyarankan agar sektor properti ritel menjadi salah satu sektor yang harus segera dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam rangka mengoperasionalkan ibu kota baru tersebut sebagai kota layak huni.

"Kami menemukan bahwa temuan sektor ritel ini tidak hanya ritel besar dan ritel yang bersifat private, namun juga ritel yang bersifat publik hingga ritel bersifat small scale yang perlu dibangun untuk menyediakan layanan kota dalam hal ini sektor properti ritel berfungsi sebagai fasilitas publik yang didukung pengelola kota untuk mendorong serta mengoperasionalkan IKN," ujar Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan salah satu survei yang dilakukan Knight Frank Indonesia terdapat poin yang berbunyi beberapa sektor potensial atau diperlukan untuk segera dibangun di IKN.

Dari hasil survei tersebut muncul tiga sektor utama yang diidentifikasi sebagai subsektor properti yang perlu segera dibangun dan tumbuh di IKN, yakni gedung perkantoran, kemudian pembangunan sektor hunian sebagai tempat tinggal para ASN, TNI, Polri pusat yang bekerja di pusat kota, serta sektor ritel.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni dengan fasilitas lengkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Pemerintah pada tahun 2024 ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan nonAPBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, dan istana wapres.

Sementara pendanaan nonAPBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah juga menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.