Rangkaian The Second Asia Initiative Meeting digelar di Bali pada 31 Agustus hingga 2 September 2022 untuk membahas transparansi pajak di Kawasan Asia, yang dihadiri tax comissioner atau pejabat negara setingkat beserta staf.Saya meyakini forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang lebih erat di antara negara anggota, khususnya di bidang transparansi pajak.
Tax comissioner tersebut berasal dari 15 negara anggota serta lima mitra perwakilan organisasi internasional yang bergabung secara hybrid.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, berharap pertemuan kedua Asia Initiative ini menjadi kesempatan bagi administrasi
pajak di Asia untuk mencapai high-level objectives, yaitu mempromosikan kerja sama internasional, mendorong keadilan sistem pajak, dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik di Asia.
Baca juga: Kemenkeu buka rekrutmen calon hakim Pengadilan Pajak 2022
Sebagai kelanjutan dari First Meeting pada 16 Februari 2022 serta Ministerial Meeting dan penandatanganan Bali Declaration pada 14 Juli 2022, kegiatan ini memiliki beberapa tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Tujuan dan kegiatan tersebut yakni membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative, mendiskusikan dan saling berbagi praktik terbaik pertukaran informasi keuangan (Exchange of Information/EOI) yang efektif, serta mendiskusikan pengalaman penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan EOI.
Kemudian, membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif dan mempromosikan EOI yang efektif pada administrasi pajak di kawasan Asia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo selaku Chair of Asia Initiative periode ad-hoc 2022 meyakini forum Asia Inititative ini merupakan platform penting untuk kerja sama pajak di regional Asia dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.
“Saya meyakini forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang lebih erat di antara negara anggota, khususnya di bidang transparansi pajak,” ujar Suryo.
Baca juga: Wamenkeu sebut keuangan negara optimis dan waspada hadapi 2023
Penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya telah menjadi masalah serius bagi negara di seluruh dunia, baik kecil, besar, maju, maupun berkembang.
Selama bertahun-tahun, kata dia, hal itu terus menghambat upaya pemerintah membiayai kebutuhan publik. Apalagi dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19 ini, ketika kebutuhan
anggaran jauh lebih besar dari pada pendapatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, transparansi pajak dan EOI antara otoritas pajak merupakan salah satu solusi yang memerlukan kerja sama yang baik, sehingga seluruh tingkatan dalam administrasi perpajakan harus bekerja sama untuk mencapainya. Kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EOI dalam administrasi pajak.
Suryo memahami perbedaan tingkat kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EOI yang terlihat dari maturity level of EOI implementations yang beragam. Dengan demikian alih-alih menciptakan kesenjangan yang lebih lebar, Asia Initiative diharapkan mampu memanfaatkan keragaman tersebut untuk mempercepat agenda transparansi pajak.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
