• Beranda
  • Berita
  • Menkes tata ulang posyandu wujudkan promotif dan preventif kesehatan

Menkes tata ulang posyandu wujudkan promotif dan preventif kesehatan

8 September 2022 21:06 WIB
Menkes tata ulang posyandu wujudkan promotif dan preventif kesehatan
Kader PKK mengukur lingkar kepala balita di Posyandu Bougenvile, Pemancar, Depok, Jawa Barat, Rabu (7/9/2022). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin akan menata ulang posyandu di seluruh Indonesia guna mewujudkan upaya promotif dan preventif bidang kesehatan.

"Ada 300.000 posyandu, akan kita tata ulang, posyandu akan menangani siklus hidup mulai dari bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia untuk mengantisipasi penyakit menular," ujar Menkes dalam diskusi bertema "Kolaborasi Bermakna Layanan Kesehatan Primer Berdaya" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan, posyandu akan memiliki sejumlah layanan dasar promotif dan preventif di tingkat dusun atau desa.

Di samping itu, kata dia, Kemenkes juga akan merestrukturisasi nama posyandu menjadi posyandu prima dan akan dilegalisasi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri agar Dana Desa bisa masuk untuk membiayai layanan kesehatan.

Baca juga: Wamenkes minta petugas posyandu bergerilya lacak diabetes

Baca juga: Kalteng optimalkan Posyandu untuk tekan angka kekerdilan


Ia menambahkan posyandu dan puskesmas juga nantinya bisa melakukan skrining kesehatan, salah satunya Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK).

SHK adalah skrining atau uji saring yang dilakukan pada bayi baru lahir untuk memilah bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital (HK) dan bayi yang bukan penderita.

Menkes juga mengatakanpihaknya akan merevitalisasi laboratorium mulai dari tingkat puskesmas sebagai bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan.

Belajar dari Pandemi COVID-19, dibutuhkan laboratorium yang bersifat skrining untuk mengecek status penyakit dalam tubuh seseorang.

Dalam kesempatan itu, Menkes juga mengatakan setiap pemeriksaan di layanan primer akan terintegrasi dengan PeduliLindungi.

"Dengan begitu, kepala puskesmas atau kepala dinas akan tahu kondisi populasinya seperti apa. Mereka harus tahu standar kondisi kesehatan masyarakat," tuturnya.*

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022