"Secara resmi PWM Jatim belum memutuskan, namun sepertinya tetap memberikan dukungan kepada Pak Busyro Muqoddas di PP Muhammadiyah karena ketegasan beliau dalam melawan korupsi," kata Jainuri, usai memberikan ceramah pada Pengajian Ahad Pagi di Kantor Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Jember, Minggu.
Bahkan dia menyampaikan pernyataan dukungan itu secara langsung kepada Muqoddas saat mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu menjadi pembicara kunci di Sekolah Kepemimpinan Politik dan Kebangsaan yang digelar di Gedung Ahmad Zainuri Universitas Muhammadiyah di Kabupaten Jember, Sabtu (10/9).
Baca juga: Busyro Muqqodas : Revisi UU KPK upaya melumpuhkan lembaga antirasuah
"Pak BM (Busyro Muqoddas) memiliki prinsip dalam menyikapi setiap perkembangan yang ada dan selalu kritis terhadap persoalan yang merugikan kehidupan bangsa dan negara," tuturnya.
Saat ditanya apakah layakMuqoddas menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Haedar Nashir, Jainuri mengatakan, penentuan ketua umum berada pada 13 orang terpilih saat Muktamar yang merupakan hasil penyaringan sebanyak 39 calon pimpinan dalam Forum Tanwir yang dilaksanakan sebelum Muktamar.
"Yang menentukan siapa Ketua Umum PP Muhammadiyah adalah 13 orang yang terpilih setelah dilakukan penyaringan, sehingga kami di PWM sebagai peserta tidak bisa mengintervensi hal itu," katanya.
Baca juga: Muhammadiyah ingin sidang MKD digelar terbuka
Sementara Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jember, M Hazmi, menilai Muqoddas layak menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, meskipun kendalanya adalah usia karena seorang ketua umum PP Muhammdiyah memiliki mobilitas yang sangat tinggi.
"Muhammadiyah tidak pernah ribut dalam menentukan siapa ketua umum karena siapapun yang terpilih 13 orang hasil Muktamar nanti merupakan putra terbaik Muhammadiyah dan punya peluang yang sama menjadi ketua umum," katanya.
Ia menilai kiprah Muqoddas bagus di bidang penegakan hukum dan menjadi bentengnya Muhammadiyah dalam memerangi persoalan korupsi, namun kebutuhan seorang pemimpin Muhammadiyah disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Baca juga: Kurang satu orang, KPK tak bisa lakukan penindakan
"Semuanya akan tergantung pada hasil Muktamar ke-48 untuk menentukan pimpinan Muhammadiyah yang disesuaikan dengan tren perkembangan ke depan dan fokus Muhammadiyah membutuhkan pimpinan ke depan seperti apa," ujarnya.
Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah akan dilaksanakan secara tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 di Surakarta pada 18-20 November 2022 dengan agenda utama pemilihan PP Muhammadiyah periode 2022-2027.
Baca juga: KPK : terbuka penyelidikan baru Bank Century
Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022
