Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengungkapkan panas bumi merupakan elemen penting yang dimiliki Indonesia untuk mencapai Net Zero Emissions (NZE) atau netralitas karbon.Dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, dukungan panas bumi jauh lebih besar
"Dalam rangka mencapai NZE, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi harus dikembangkan dengan optimal," katanya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, sangat wajar pemerintah memberi perhatian serius untuk pengembangan panas bumi karena berbagai alasan. Apalagi pemerintah memiliki peta jalan (roadmap) pengembangan panas bumi hingga mencapai kapasitas 7 Gigawatt (GW) pada 2030.
"Panas bumi juga tidak dianaktirikan, karena sejak 15 tahun lalu, pengembangan panas bumi selalu jadi prioritas dan berbagai instrumen mitigasi risiko hulu dibuat oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Apalagi, lanjut Fabby, saat ini ada fasilitas penurunan risiko eksplorasi panas bumi, yaitu Geothermal Resources Risk Management (GREM) yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Belum lagi pendanaan infrastruktur panas bumi yang juga dikelola PT SMI sebesar Rp3,7 triliun yang berasal dari dana APBN dan hibah Bank Dunia.
"Dibandingkan dengan energi terbarukan lainnya, dukungan panas bumi jauh lebih besar," katanya.
Selain itu, yang tidak kalah penting ada pemain besar dan konsisten yang mengembangkan panas bumi di tanah air. Salah satunya adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), anak usaha PT Pertamina Power Indonesia, subholding Power and New Renewable Energy Pertamina. Demi mencapai NZE pada 2060, seluruh potensi energi terbarukan, termasuk panas bumi harus dikembangkan dengan optimal.
"Dalam hal ini prospek bisnis PGE sangat bagus," ujarnya.
Namun, tambah Fabby, PGE tetap harus didukung dan diperkuat agar target yang dicanangkan bisa tercapai. Penguatan PGE lebih pada kemampuan dalam mengelola risiko.
“Tak bisa dimungkiri pengembangan panas bumi tidak beda jauh dengan migas yang memiliki risiko sangat tinggi,” ujarnya.
Dia juga menyarankan agar PGE mempersingkat waktu pengembangan lapangan panas bumi dan pembiayaan untuk investasi. "Termasuk bermitra serta mengeksplorasi pemanfaatan listrik panas bumi untuk menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi, misalnya green hydrogen," ujarnya.
Ahmad Yuniarto, Direktur Utama PGE, mengatakan risiko dalam pengelolaan proyek panas bumi tidak hanya pada fase eksplorasi. Ketika memasuki tahapan konstruksi PLTP dan bahkan pada fase operasional lapangan dan PLTP, risiko malah meningkat.
“Risiko ini terbagi atas risiko surface maupun sub-surface,” ujarnya.
Yuniarto menjelaskan energi panas bumi diharapkan menjadi pilar utama dalam menyongsong kebutuhan akan EBT di masa datang, termasuk mendukung program NZE dan menjadi pemicu multiplier effect terhadap pengembangan green economy. Apalagi energi panas bumi merupakan satu-satunya EBT yang bisa menyuplai energi secara kontinu dan dapat dijadikan sebagai beban dasar (baseload power) dalam sistem ketenagalistrikan dengan tingkat ketersediaan (availability factor) yang tinggi.
Saat ini, PGE mengelola 13 WKP dengan kapasitas terpasang PLTP sebesar 1,8 GW, dimana 672 MW dioperasikan dan dikelola langsung oleh PGE dan 1.205 MW dikelola dengan skenario Kontrak Operasi Bersama.
Baca juga: Indonesia berpotensi jadi pusat industri panas bumi skala global
Baca juga: Pakar: Kejar target EBT, pengembangan panas bumi harus jadi prioritas
Baca juga: IESR: Jika Pertalite tidak dinaikkan beban anggaran meningkat
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
