"Banyak talenta Indonesia ahli di bidang keamanan (siber) yang dapat berkontribusi besar untuk melangkah bersama dalam membangun fondasi yang memadai," kata Ridi saat dihubungi di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah harus mulai legawa dan bersiap menghadapi berbagai aktivitas yang serupa dengan membenahi keamanan siber negara Indonesia secara bertahap dengan melibatkan para talenta yang menguasai bidang keamanan siber.
Baca juga: Mahfud MD pastikan belum ada rahasia negara bocor
"Kejadian Bjorka dalam membagikan data pribadi adalah sinyal nyata berupa kritik membangun kepada pemerintah untuk berbenah diri dan mengatur ulang prioritas keamanan dan perlindungan privasi.'Reskilling' mutlak dilakukan agar secara berkala sistem keamanan kita dikaji dan disempurnakan," tutur dia.
Aktivitas yang dilakukan Bjorka, kata Ridi, dikenal sebagai "hacktivism", yakni melakukan aktivitas "hack" untuk motif sosial dan politik.
Ia mengatakan aktivitas seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di banyak negara besar di dunia.
Baca juga: Pakar TI UGM: Tim khusus bentukan Presiden tidak perlu lacak Bjorka
"Jadi fenomena ini adalah sebuah siklus yang tidak terelakkan dan menjadi koreksi bagi kita untuk memperbaiki diri," ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini.
Peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen negara (BIN).
Klaim dari Bjorka tersebut kemudian diunggah oleh salah satu akun Twitter "DarkTracer : DarkWeb Criminal Intelligence", yang kemudian viral dan sempat menjadi salah satu topik pembahasan terpopuler ("trending topic") di Twitter hingga Sabtu pagi.
Baca juga: Kepala BSSN sebut serangan Bjorka intensitas rendah
Dalam unggahan di akun Twitter itu disebutkan bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia telah bocor.
Peretas dengan identitas Bjorka juga sebelumnya kerap mengklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, seperti data registrasi "SIM Card Prabayar" dan data milik salah satu "provider" telekomunikasi.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
