Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menyatakan sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) hanya memiliki dua pilihan di era globalisasi, yaitu beradaptasi atau mati.
Demi perkembangan KUMKM di Indonesia, lanjutnya, ia mengajak KUMKM menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menciptakan ekosistem yang terlindungi melalui berbagai manfaat, mencakup jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun bulanan, hingga jaminan kematian.
"Kalau mau eksis dan berkembang, maka mau tidak mau, suka tidak suka, KUMKM harus mengikuti perkembangan, dan perlindungan diri maupun usahanya dengan manfaat jaminan sosial dari program BPJS Ketenagakerjaan," ujar Arif dalam "Sosialisasi Pelaksanaan Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Ekosistem Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah," di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lewat keterangan resmi, Jakarta, Minggu.
Saat ini, kepesertaan pekerjaan di sektor informal dan usaha skala mikro kecil dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan cenderung masih rendah.
Namun, kalangan pengusaha melihat peluang untuk menarik lebih banyak keikutsertaan pekerja informal dan skala kecil sehingga keterlibatan mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan bisa meningkat.
Baca juga: Kemenkop: Jumlah wirausaha di Indonesia belum capai angka ideal
Terlebih lagi, adanya penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 17/2021 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua mampu menjadi katalis keikutsertaan pekerja informal dan UMKM.
Dengan itu, mereka bisa mendapatkan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) berupa pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi program Jaminan Hari Tua (JHT).
"Semoga semua ini bisa diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi pelaku KUMKM," kata Arif.
Menurut dia, peningkatan daya saing KUMKM di tengah arus globalisasi sangat penting agar dapat menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran.
Hal tersebut dilakukan guna menambah nilai jual produk atau jasa KUMKM sehingga mampu bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia.
“Pemberdayaan KUMKM merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi. Keberadaan dan peran strategis KUMKM di tengah-tengah masyarakat, telah menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Baca juga: Kemenkop berkomitmen sediakan akses pembiayaan bagi UMKM
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
