"Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia selesai dengan kurun waktu 7 tahun. Pembangunan infrastruktur Jokowi jelas jauh lebih baik," kata Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) menjelaskan bahwa perkembangan pembangunan tol itu sangat pesat ketimbang pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada pemerintahan SBY pembangunan tol tidak semasif saat ini.
"Pembangunan ini sangat mencolok perkembangannya ketimbang periode sebelumnya, pada masa Presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," ungkapnya.
Adi mengajak publik jernih mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak. Fakta pembangunan sangat terbuka dan mudah dipelajari.
Dari sisi pembangunan atau konstruksi bandara, kata dia, juga mencolok perbedaannya. Pada masa SBY, sebanyak 24 pembangunan bandara rampung dalam kurun waktu 10 tahun, sedangkan pada pemerintahan sekarang raihannya lebih dari itu.
Ada lagi, lanjut dia, di sisi infrastruktur dari segi konstruksi bandara. Pada tahun 2004 hingga 2014 sebanyak 24 pembangunan bandara terselesaikan.
"Pada masa kepemimpinan Jokowi sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dan infonya menargetkan sembilan konstruksi bandara lagi akan selesai pada tahun 2023, sebelum periode kepemimpinan berakhir," kata Adi.
Selanjutnya, Adi juga membeberkan data pembangunan bendungan. Adi mengatakan bahwa pada era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dalam kurun waktu 7 tahun pemerintahan.
"Sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada tahun 2024, sedangkan pada masa SBY baru 14 dalam rentang 10 tahun pemerintahan dan beberapa yang lain tercatat mangkrak," katanya.
Bahkan, jika melihat hasil survei kepuasan publik ke pemerintah, pembangunan infrastruktur menempati peringkat pertama kepuasaan publik kepada Jokowi.
"Faktanya begitu. Publik melihat Jokowi sangat masif membangun infrastruktur," ujarnya.
Adi pun menyinggung pernyataan SBY yang menyebut Pilpres 2024 telah di-setting dua pasangan calon presiden. Menurut Adi, hal tersebut adalah pernyataan politik biasa menjelang pemilu.
"Saat ini situasinya memang sedang hangat jelang tahun politik. Akan tetapi, kita semua harus tahu bahwa dua paslon terjadi sejak Pilpres 2014 dan 2019. Akan tetapi, tak ada yang menuding itu hasil settingan," tuturnya.
Adi berpesan kepada elite bahwa soal paslon tentu urusan elite. Tergantung pada konfigurasi politik yang berkembang. Politik itu soal kuat-kuatan elite partai meyakinkan partai lain untuk bikin poros politik.
"Ini hukum alam yang tak bisa dibantah," katanya.
Menurut dia, yang ramai itu karena ada tuduhan bahwa paslon 2024 hasil rekayasa dan settingan. Padahal, partai itu sangat otonom dan sulit diintervensi siapa pun. Buktinya sekarang sudah mulai bermunculan poros koalisi politik yang beragam.
Baca juga: Tol Simpang Indralaya - Prabumulih ditargetkan beroperasi awal 2023
Baca juga: Terus Berjalan Tanpa Henti, Begini Progres Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi 2
Pewarta: Fauzi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2022
