Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fokus meningkatkan akuntabilitas hingga rencana perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ketiga pada 2022 di Semarang, Jawa Tengah.dua materi dari Kemendagri yakni soal akuntabilitas hingga IKN
"Dalam kegiatan Bimtek yang dilaksanakan dua hari pada 19-20 September 2022, seluruh pimpinan dan anggota DPRD DKI akan dibekali dua materi dari Kemendagri yakni soal akuntabilitas hingga IKN," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dua materi dari Kementerian Dalam Negeri tersebut, Prasetyo menjelaskan adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendalami isi dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dua materi tersebut, lanjut Prasetyo, dianggap penting mengingat saat ini DPRD DKI sedang mengkaji usulan rancangan Perda (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) terbaru.
Baca juga: DPRD sebut DKI perlu lakukan berbagai upaya agar jadi pusat bisnis
Selanjutnya, pendalaman terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 juga tak kalah penting sebagai persiapan Jakarta pasca tak lagi menyandang status Ibu Kota.
"Karenanya, Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam serta meningkatkan pemahaman kita dalam menjalankan fungsi dan tugas selaku Anggota DPRD," ujarnya.
Prasetyo juga berpesan agar materi yang telah diterima peserta Bimtek bisa menjadi bekal dalam perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan, serta semangat pengabdian dalam menjalankan tugas di lapangan.
"Kiranya Bimtek ini dapat menambah dan meningkatkan pemahaman sehingga dapat mengimplementasikan saat menjalankan tugas Pemerintah Daerah," katanya.
Baca juga: Perpindahan IKN dinilai bantu kurangi potensi Jakarta tenggelam
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
