"Proses penyaluran bantuan ada tiga hal yang penting, yakni tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Masalahnya data base yang kita miliki tidak sebagus yang kita bayangkan," kata Teguh dalam webinar bertajuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tingginya Inflasi yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, berbagai program bansos telah memberikan optimisme terhadap perekonomian nasional karena bisa memperkuat daya beli masyarakat di tengah adanya fenomena kenaikan inflasi di tingkat global maupun domestik.
Baca juga: Mensos: Bansos untuk masyarakat miskin tak hanya melalui Kemensos
Menurut dia, perekonomian Indonesia saat ini cukup resilient atau tahan banting, karena kuatnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pekerja informal.
"Sebagai akademisi, biasanya pesimis. Tapi kali ini saya optimis Indonesia lumayan cukup resilient menghadapi ketidakpastian di tingkat global," kata Teguh.
Dia mengatakan ketidakpastian di tingkat global karena konflik geopolitik di Eropa telah menyebabkan krisis energi dan krisis pangan hingga menyebabkan fenomena inflasi tinggi di banyak negara di dunia.
Oleh karena itu, ia mengharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk berkolaborasi dalam mengendalikan inflasi di tingkat daerah, sekaligus menggerakkan perekonomian setiap daerah.
Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah kolaborasi dalam menyiapkan mitigasi risiko agar masyarakat rentan tidak terdampak, khususnya dalam melakukan pendataan.
Baca juga: Kemenkeu pastikan anggaran tambahan bansos Rp24,17 triliun tersedia
"Pemda perlu berperan lebih untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat," kata Teguh.
Untuk merespon kondisi global, ia menilai, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan di dalam negeri merupakan langkah yang tepat.
Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran bansos sebesar Rp24,17 triliun yang terbagi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp9,6 triliun, dan sebesar Rp2,17 untuk subsidi transportasi dan perlinsos tambahan.
Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah desa tak perlu cari pengganti KPM BLT
Baca juga: Kemensos perjuangkan anak yatim hingga lansia mendapatkan bansos
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
