Dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat maritim dunia, Luhut menekankan pembangunan nasional harus diarahkan pada pembangunan kemaritiman, yaitu kegiatan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendaliannya mempertimbangkan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar.
"Semua harus memberi perhatian besar untuk pembangunan kemaritiman. Kita mulai dengan menyamakan pemahaman kita pada bidang kemaritiman. Meningkatkan literasi bangsa di bidang kemaritiman menjadi langkah awal. Akan tetapi tidak boleh terlalu lama dan berhenti di situ. Kita harus lanjutkan dengan aksi nyata meraih kembali kejayaan bahari. Justru di laut kita jaya," tegas Luhut dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Luhut juga menegaskan bahwa kegiatan kemaritiman bukan hanya aktifitas yang terkait dengan laut saja.
Kajian tentang ekonomi maritim yang dilaksanakan telah menghasilkan pemahaman tentang ekonomi maritim sebagai kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di tempat lain yang memanfaatkan sumberdaya alam yang berasal dari kawasan perairan, serta kegiatan di tempat lain yang menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan pada kawasan perairan.
Oleh karena itu, industri yang berlokasi di darat yang mengolah sumber daya alam dari perairan juga termasuk kegiatan ekonomi maritim. Begitu pula industri yang menghasilkan peralatan untuk eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi kawasan perairan.
Selain itu, Luhut juga berharap agar Indonesia dapat memperkuat pembangunan kemaritiman. Pasalnya, Indonesia pernah memimpin kejayaan bahari di masa lampau.
"Oleh karena itu, pembangunan maritim ke depan harus diarahkan untuk merebut kembali kejayaan maritim sebagai negeri maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul seperti di masa lampau. Kita harus kembali menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia," jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut menegaskan penguatan ekonomi maritim bukanlah sasaran akhir dalam pembangunan maritim Indonesia melainkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah di Indonesia.
"Dalam hal kesejahteraan tidak boleh lagi ada kesenjangan. Tidak boleh ada disparitas kesejahteraan antarkawasan. Sebagai negara kepulauan, inilah tantangan terberat yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita harus rumuskan strategi yang cerdas dalam membangun kemaritiman kita," imbuhnya.
Ada pun strategi yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yaitu melalui strategi ekonomi, politik, dan budaya. Strategi ekonomi dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi maritim sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.
Strategi politik digunakan untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan maritim, serta tatakelola maritim yang baik. Sementara itu strategi budaya juga diupayakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memajukan karakter dan budaya, serta memajukan sumber daya manusia yang selaras dengan perkembangan IPTEK kelautan.
Kajian sementara ekonomi maritim yang dilakukan oleh BRIN bersama Kemenko Marves mengestimasikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) kemaritiman Indonesia pada 2020 sebesar Rp1.212 triliun atau 11,31 persen dari PDB nasional yang mencapai Rp10.722 triliun.
Nilai ini turun sekitar Rp19 triliun dari 2019 yang mencapai Rp1.231 triliun, diduga sebagai dampak pandemi Covid–19. Akan tetapi, meskipun nilainya turun, namun kontribusinya mengalami peningkatan dari sebesar 11,25 persen pada tahun 2019 menjadi 11,3 persen di 2020.
Pemerintah juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, dengan semangat pembangunan kemaritiman.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
