Teten targetkan 10 ribu santripreneur tercipta melalui kopontren

Program Kopontren mencakup santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat serta menciptakan lebih banyak wirausaha baru.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan penciptaan 10 ribu santripreneur dan 250 badan usaha pesantren dari segala sektor melalui program pengembangan koperasi pondok pesantren (kopontren).

“Program Kopontren mencakup santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat serta menciptakan lebih banyak wirausaha baru,” katanya saat membuka acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu dalam rangka Haul Akbar Habib Umar bin Toha Bin Yahya ke-139 Tahun 2022 di Halaman Masjid Agung Indramayu, Jawa Barat, lewat keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Salah satu upaya yang dilakukan ialah menyepakati kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam penciptaan wirausaha baru di kalangan santri melalui pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang disinergikan dengan Kementerian BUMN.

Baca juga: Semen Indonesia dorong munculnya banyak wirausahawan dari pesantren

Selain itu, lanjut Teten, Kemenkop juga mendorong Integrated Halal Value Chain sebagaimana Kopontren Al Itifaq (Bandung, Jawa Barat) yang bekerja sama dengan 33 pesantren lainnya.

"Kopontren Al Itifaq sudah terhubung dengan jaringan ritel modern. Itu bagian dari program Corporate Farming berbasis petani lahan kecil dalam koperasi," kata Menkop.

Ia mengatakan bahwa dukungan pembiayaan koperasi syariah sudah bisa diakses, berupa penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah).

Dukungan Kemenkop lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah kemudahan pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikat jaminan produk halal.

"Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebani biaya," ujar Teten.

Baca juga: Menkop: Koperasi di Indramayu berminat ikut program Solusi Nelayan

Tugas pemerintah daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal. Misalnya, usaha kuliner bisa memperoleh sertifikat izin edar dari Badang Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar pemasarannya bisa naik ke skala nasional. Bila usaha informal sudah menjadi formal, pelaku usaha dapat pula mengakses kredit perbankan.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Nina Agustina mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki beberapa program unggulan dalam mengembangkan UMKM.

Beberapa di antaranya adalah penguatan akses pembiayaan melalui program Krucil untuk membantu permodalan warung-warung kecil. "Itu tanpa agunan dengan bunga sangat murah," ungkap Nina.

Ada juga program penguatan untuk mengakses pasar yang berupa berbagai pelatihan digital marketing, lalu meningkatkan promosi UMKM di banyak minimarket dan pasar modern, serta program penguatan akses legalitas usaha.