• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah DKI-swasta kolaborasi ekosistem EV dorong percepatan KBLBB

Pemerintah DKI-swasta kolaborasi ekosistem EV dorong percepatan KBLBB

24 September 2022 10:14 WIB
Pemerintah DKI-swasta kolaborasi ekosistem EV dorong percepatan KBLBB
Arsip foto - Armada bus listrik TransJakarta sedang menurunkan dan menaikkan penumpang di Halte Non BRT di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (12/3/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna.
Pemerintah DKI Jakarta menggencarkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya melalui nota kesepahaman (MoU) antara pengelola Transjakarta dan sektor swasta yang menyasar penggunaan lebih dari 10 ribu unit bus Transjakarta pada 2030.

Baca juga: Pengamat: Ekosistem EV dimulai dari tata ulang sistem energi nasional

"Ini salah satu mimpi bagi pemerintah Jakarta yang berusaha kami wujudkan," kata Kepala Departemen Perencanaan dan Standarisasi PT Transjakarta, Chandra Rakhmat dalam workshop yang diselenggarakan The International Council on Clean Transportation (ICCT) bersama Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) melalui siaran resmi, Jumat (23/9).

Analis Kerja Sama Direktorat Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Supriyadi mengungkapkan, pemerintah sudah mempersiapkan regulasi dan strategi untuk mewujudkan rencana percepatan penggunaan kendaraan listrik.

Baca juga: GAIKINDO: Kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan

Salah satunya, Peraturan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2019. Terbaru, ada Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan KBBLB sebagai kendaraan dinas operasional, “serta kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Supriyadi.

Pemerintah DKI Jakarta juga sudah menggunakan kendaraan listrik pada bus Transjakarta yang resmi beroperasi pada Maret 2022 sejumlah 30 unit bus listrik.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir menjelaskan, Pergub DKI Jakarta berisi tiga komitmen pembangunan rendah karbon.
Pertama, implementasi 100 bus listrik pada rute Transjakarta sampai akhir 2022. Kedua, mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap sampai 2025.

“Ketiga, akan mengganti 100 persen armada Bus Rapid Transit (BRT) dengan bus listrik pada 2030,” ujarnya.

Pada tahun yang sama, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menandatangani Deklarasi Jalan Bebas Bahan Bakar Fosil C40 pada 2021 dan bergabung dengan 39 kota lainnya dari seluruh dunia untuk mewujudkan mobilitas bersih.

Penetapan jumlah target implementasi bus listrik Transjakarta tidak lepas dari peran lembaga mitra, meliputi KPBB, ICCT, World Research Institute (WRI), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) yang memberi bantuan teknis untuk memastikan keberhasilan adopsi bus listrik Transjakarta.

Transportasi publik sektor swasta juga terlibat dalam percepatan penggunaan kendaraan listrik, bahkan Bluebird menjadi pelopor penggunaan taksi berbasis listrik di Indonesia.

Sejak 2020 dengan 29 armada, kini Bluebird terus menambah armada dengan mesin listriknya sampai 200 unit. Pada 2022, Bluebird bahkan menambah investasi sebanyak Rp32,5 miliar untuk pengadaan mobil listrik.

Technical Service Manager PT Bluebird, Suratmanto mengatakan mobil listrik Bluebird terbaru tersedia di Jakarta, Bali, dan akan meluas ke Semarang.

Senior Transport Specialist World Bank, Nupur Gupta mengatakan, strategi mobilitas listrik bisa diintegrasikan dengan sasaran dan tujuan mobilitas perkotaan berkelanjutan. Jangan sampai strategi pengembangan kendaraan listrik dikembangkan sendiri-sendiri dan terpisah.

"Karena kemacetan, keselamatan di jalan dan faktor luar tidak akan terselesaikan," kata Gupta.

Energy Specialist Energy Divison Southeast Asia Department, the Asian Development Bank (ADB), Florian Kitt mengatakan, salah satu masalah besar pengembangan kendaraan berbasis listrik adalah biaya.

"Pendanaan akan didukung penuh oleh bank internasional seperti ADB dan World Bank. Kami juga berupaya menggerakkan investor, kita sudah diskusikan itu dengan McKinsey," kata Florian.

Untuk mendorong penetrasi kendaraan listrik, pemerintah perlu membuat roadmap di antaranya mengenai jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Key point dari peta jalan ini adalah kita melakukan estimasi titik SPKLU dibutuhkan per tahun dengan rasio 10 KLBB: 1 SPKLU," kata Vice President Pengembangan Teknologi PLN, Trihadimasyar.


Baca juga: Mengapa EV segmen besar dan niaga masih sulit untuk diproduksi?

Baca juga: GM terima pesanan ratusan ribu kendaraan listrik dari Hertz

Baca juga: BRI akselerasi penggunaan kendaraan listrik kurangi emisi karbon

Pewarta: Alviansyah Pasaribu
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2022