Ini (jaminan produk halal) turut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, sebagian ekonomi yang juga akan memperkuat ketahanan nasional kita dihubungkan dengan ketahanan ekonomi dan investasi
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyatakan bahwa jaminan produk halal turut berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Ini (jaminan produk halal) turut mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, sebagian ekonomi yang juga akan memperkuat ketahanan nasional kita dihubungkan dengan ketahanan ekonomi dan investasi,” katanya dalam International Conference on Indonesia and Global Affairs RPI -1st Session yang diikuti secara daring, di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan selain berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan, jaminan produk halal mendesak untuk dilakukan karena jaminan halal diakui oleh World Trade Organization (WTO) dan pasar produk halal Asia-Pasifik mencapai 62 persen, diikuti Timur Tengah 20 persen, Afrika 15 persen dan Eropa-US dengan 3 persen.
Urgensi jaminan produk halal, kata dia, juga perlu dilakukan secepatnya untuk menyambut populasi Muslim di tahun 2023 yang mencapai 2,16 miliar penduduk atau 26 persen dari populasi dunia. Selain itu, halal juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat global.
“Potensi pasar pangan halal di Indonesia sangat besar, dari 100 persen jumlah penduduknya 237,53 juta itu membutuhkan pangan halal karena ada muslin di sana,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, jumlah penduduk Muslim di berbagai negara lainnya juga cukup banyak yang disebut sebagai konsumen militan dan kebutuhan tersebut harus bisa disediakan oleh produsen halal dengan baik.
Tidak hanya itu, kata Andriko, indikator Global Islamic Economic (GIE) 2020-2021 memasukkan Indonesia dalam rangking 5 besar untuk global Islamic economy indicator score, Islamic finance, modest fashion dan muslim-friendly travel.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan termasuk jaminan produk halal tidak akan tercapai tanpa adanya sinergi dan kolaborasi untuk membangun pangan nasional. Selain melibatkan dinas urusan pangan di 514 kabupaten/kota dan 37 provinsi, serta Kementerian/Lembaga terkait, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan lembaga yang memberi dukungan pembiayaan, dukungan teknologi, sektor swasta/privat, LSM, hingga dukungan media.
“Bagaimana kita bersatu padu untuk memastikan pangan kita tidak bersoal. Indikatornya sebenarnya mudah saja, jangan sampai ada orang di sekitar kita yang masih kelaparan, kurang gizi dan stunting, jika kita memiliki kemampuan mari kita bantu bersama-sama,” demikian Andriko Noto Susanto.
Baca juga: Indonesia-Meksiko jajaki kerja sama bidang jaminan produk halal
Baca juga: Badan Pangan paparkan sejumlah langkah mitigasi atasi krisis pangan
Baca juga: Milad ke-33, LPPOM MUI resmikan laboratorium kimia dan mikrobiologi
Baca juga: UI miliki empat layanan dalam memperkuat industri halal di Indonesia
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
