PMN diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara
Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp7,5 triliun digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra.
Ia merinci senilai Rp2,83 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan ruas tol Sigli-Banda Aceh, Rp97 miliar untuk ruas tol Taba Penanjung-Bengkulu, Rp2,31 triliun untuk ruas tol SP Indralaya-Prabumulih, Rp1,13 triliun untuk ruas tol Pekanbaru-Dumai, dan Rp1,12 triliun untuk ruas tol Kisaran-Indrapura.
“Manfaat dari sisi pemerintah, dengan penambahan PMN kepada Hutama Karya, PMN diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera, serta memberikan kontribusi penerimaan kepada negara,” kata Budi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI yang dipantau di Jakarta, Senin.
Ia merinci ruas tol Pekanbaru-Dumai akan dapat menyerap 91,96 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal Rp70,25 triliun dan ruas tol SP Indralaya-Prabumulih dapat menyerap 112,06 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai Rp46,82 triliun.
Ruas tol Kisaran Indrapura dapat menyerap hingga 42,42 ribu tenaga kerja dan menambah fiskal RpRp15,65 triliun dan tol Taba Penanjung-Bengkulu dapat menyerap 28,52 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai RpRp4,11 triliun.
Sementara itu, ruas tol Sigli-Banda Aceh nantinya diperkirakan akan mampu menyerap 51,70 ribu tenaga kerja per tahun dan menambah fiskal senilai Rp12,35 triliun.
Untuk masyarakat, dengan adanya Jalan Tol Trans Sumatra, waktu tempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lain menjadi lebih pendek dan biaya transportasi juga menurun.
“Penambahan PMN senilai Rpp7,5 triliun juga akan memperkuat struktur permodalan dalam rangka menyelesaikan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatra,” ucapnya.
Hutama Karya juga akan mendapatkan PMN non tunai berupa tanah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) senilai sekitar Rp1,93 triliun.
Baca juga: Kemenkeu usul PMN Non Tunai untuk Hutama Karya senilai Rp1,93 triliun
Baca juga: Kementerian BUMN pastikan BUMN rugi tak dapat Penyertaan Modal Negara
Baca juga: Hutama Karya kantongi komitmen INA divestasi tiga ruas tol
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
