Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyoroti perubahan iklim sebagai tantangan terkini dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, meski Indonesia memiliki modal positif berupa pengakuan dari International Rice Research Institute (IRRI) pada pertengahan Agustus lalu.Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa oleh International Rice Research Institute kita telah dinyatakan swasembada sejak 2019, dan juga kita dinyatakan memiliki ketahanan pangan yang baik.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa oleh International Rice Research Institute kita telah dinyatakan swasembada sejak 2019, dan juga kita dinyatakan memiliki ketahanan pangan yang baik," kata Presiden kepada awak media selepas mengikuti puncak peringatan HUT Ke-77 TNI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Presiden menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi modal baik dalam upaya Indonesia terus memperbaiki ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan TNI-Polri dukung penanganan krisis pangan
Secara khusus Presiden menyebutkan ada kekhawatiran pribadi terkait iklim di Tanah Air yang sudah dua tahun terakhir cenderung basah.
"Ini kita sudah mendapatkan basah lebih dari dua tahun, yang saya takutkan kalau kita mendapatkan kering juga dalam waktu yang sama," katanya.
Presiden memastikan bahwa ia meminta jajarannya untuk senantiasa mempersiapkan berbagai hal untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
"Semuanya sudah saya sampaikan harus siap, karena kita rapat urusan pangan dan energi itu setiap minggu. Biasanya enam bulan sekali, ini sudah setiap minggu," ujar Jokowi.
Pada Selasa (4/10) kemarin misalnya, Presiden memimpin rapat internal di Istana Kepresidenan Jakarta terkait pengembangan food estate sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Jokowi minta hasil pengembangan "food estate" lebih maksimal
Selain mengevaluasi pengembangan food estate (lumbung pangan) di berbagai daerah, rapat internal tersebut juga memutuskan terkait rencana pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis.
Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selepas rapat tersebut, regulasi pembentukan Badan Cadangan Logistik Strategis akan dimasukkan ke dalam satu Peraturan Presiden (Perpres) terkait Peningkatan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan Food Estate.
Telah diputuskan pula bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan memimpin Badan Cadangan Logistik Strategis.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
