Kantor Staf Presiden (KSP) meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pembebasan lahan guna mendukung pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur (Jatim) yang masih terhambat.
"Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah untuk penggunaan kawasan hutan dan pembebasan tanah. Percepatan mutlak harus dilakukan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah siap memroses perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dengan cepat," kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Jakarta, Kamis.
Menurut Febry, pembangunan Jalan Pansela terkendala karena sebagian lahan jalan beririsan dengan kawasan hutan.
Sementara itu, penerbitan ketentuan revisi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) masih tersendat karena belum terpenuhinya kewajiban pemerintah kabupaten yang dilintasi Jalan Pansela dalam penetapan batas, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lahan kompensasi.
"KSP telah membantu debottlenecking (memangkas hambatan) permasalahan ini melalui koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), KLHK dan instansi terkait lainnya. Bolanya sekarang ada di pemerintah daerah," kata dia.
Baca juga: Gubernur Jatim harapkan jalur Pansela dongkrak ekonomi Malang selatan
Baca juga: Jalan telah mulus, Kementerian PUPR promosi jalur Pantai Selatan Jawa
Febry mengharapkan administrasi untuk pengadaan lahan pembangunan Jalan Pansela dapat tuntas Oktober atau November 2022.
Jalan Pansela merupakan salah satu Program Strategis Nasional untuk meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Timur.
Jalan Pansela Jatim terbentang dari Kabupaten Pacitan hingga Banyuwangi yang melewati sejumlah kabupaten seperti Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember.
Baca juga: Pemerintah targetkan pembangunan jalan Pansela 1.600 km
Jalan nasional yang ditargetkan sepanjang 627,57 kilometer ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sekaligus membuka akses pariwisata ke kawasan pesisir pantai selatan Pulau Jawa.
“Pansela ini menjadi alternatif Jalan Pantai Utara (Pantura) yang mempermudah distribusi logistik dari ujung Jawa ke ujung Jawa lainnya. Namun, kawasan hutan di Pulau Jawa sudah kritis sehingga kalau sebagian kawasan hutan akan dijadikan jalan, maka harus ada pertanggungjawaban dan kompensasi terhadap konservasi lingkungan," tutur Febry.
Saat ini pengerjaan fisik jalan Pansela sudah 53,80 persen rampung yakni mencapai 337,66 kilometer. Hingga akhir 2023, pengerjaan konstruksi Pansela ditargetkan selesai 62,24 persen atau sepanjang 390,74 kilometer.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
