"Perbaikan akses air ke sungai solusi terbaik yang harus dilakukan, minimal dan Aceh 20 persen-nya harus dialokasikan untuk itu," kata Direktur Eksekutif Forbina Muhammad Nur, di Banda Aceh, Minggu.
Baca juga: Anggota DPRA berharap pemerintah pusat atasi banjir rob di Aceh Barat
Menurut M Nur, menyalahkan hutan dan lahan bukan hal baru bagi Aceh, karena hampir setiap hari kegiatan illegal logging, pertambangan ilegal terus dilakukan oleh banyak orang.
Bahkan, kegiatan legal lainnya untuk mengubah fungsi hutan juga masih dilakukan pengusaha maupun berbagai proyek lainnya.
Baca juga: BPBA dan BPBD kerahkan alat berat atasi banjir rob di Aceh Barat
Karena itu, M Nur meminta pemerintah tidak hanya sekadar memberikan bantuan terhadap korban banjir, tetapi aksi strategis lainnya seperti pendataan detail terhadap masalah utama, serta menggali titik sumber air genangan akibat luapan berlebih saat musim hujan.
"Ini harus menjadi pendataan yang komprehensif, sehingga perbaikan sumber masalah dari hulu ke hilir harus dilakukan," ujar mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Aceh itu.
Baca juga: Sebanyak 4.949 jiwa di Aceh Timur mengungsi akibat banjir
Selama ini, lanjut M Nur, proyek yang dilaksanakan hanya berbasis bendungan dan waduk semata, padahal bisa saja sumber masalah utama daya tampung air berlebih sehingga tidak lagi memiliki ruang air.
Apalagi, perubahan bentang alam akibat pembukaan hutan untuk bisnis kayu yang semrawut kurang diterbitkan secara menyeluruh.
Baca juga: BNPB: 2.436 warga Aceh Timur mengungsi akibat banjir
"Contoh lainnya, ketika lahan basah seperti sawah dan rawa diubah menjadi toko atau perumahan harus itu dihentikan jika ruang itu sudah ditetapkan dalam kawasan penting untuk perlindungan air," katanya.
M Nur menuturkan, jika beberapa poin tersebut tidak dilaksanakan maka Aceh tak akan pernah bisa keluar dari masalah banjir setiap masuk musim hujan. Aksi konkrit harus dikerjakan oleh pemerintah yang mempunyai sumberdaya cukup.
Baca juga: Pemprov Aceh salurkan bertahap bantuan untuk korban banjir Aceh Utara
Dirinya berharap, pada 2023 hingga 2025 mendatang, berbagai aksi harus menjadi program prioritas dari bupati/walikota, serta Gubernur Aceh. Kemudian perlu dukungan Presiden baik itu melalui APBA, dana Otsus dan APBN.
"Untuk itu, Pemerintah harus berani menunjukan pihak yang harus bertanggung jawab atas perusakan hutan selama 20 tahun terakhir dari berbagai izin yang sudah diterbitkan dan kegiatan ilegal lainya," demikian M Nur.
Baca juga: Ratusan rumah warga tergenang akibat banjir di Aceh Timur
Baca juga: Sebanyak 4.672 pelajar di Aceh Utara diliburkan akibat banjir
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022
