"Saya menyampaikan terima kasih atas dukungan IPB dan para enumerator atas kolaborasi mewujudkan DDP di Sulbar," kata Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, pada penyerahan hasil DDP tahap pertama, dari Tim Desa Presisi IPB, di Gedung PKK Sulbar, Sabtu.
Proyek percontohan DDP tahap pertama ini menyerap anggaran sebesar Rp4,9 miliar dengan menyasar 39 desa dan enam kelurahan.
Pemprov Sulbar bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan pencacahan data dengan melibatkan petugas pencacah (enumerator) yang direkrut di masing-masing lokasi DDP.
Baca juga: Mahasiswi IPB terperosok drainase di Bogor belum ditemukan
Baca juga: LPEI dan IPB berkolaborasi perkuat ekosistem ekspor berkelanjutan
Persoalan yang paling riil dihadapi birokrasi, menurut Akmal Malik, adalah data. Data digunakan dalam mengambil kebijakan skala prioritas.
"Hampir seluruh daerah tidak memiliki data yang kuat, karenanya saya mendorong DDP.
Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Sulbar. Tahun berikutnya kita lanjutkan DDP ini," ujar Akmal Malik.
Penjabat Gubernur menyampaikan, data yang disajikan melalui DDP terbuka dan dapat diakses untuk semua kalangan.
"Inilah persembahan dari desa untuk Indonesia, dari Sulbar untuk Indonesia," kata Akmal Malik.
Sementara, Rektor IPB Arif Satria mengapresiasi Penjabat. Gubernur Sulbar yang telah mempercayakan IPB mengatasi persoalan di desa dan mewujudkan DDP tahap pertama.
Data, kata Arif Satria, merupakan masalah fundamental. "Ketika data desa salah maka data kecamatan salah, sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga data nasional salah."
Sulbar adalah provinsi pertama paling banyak mengadopsi DDP, karena Penjabat Gubernur daerah itu punya visi meningkatkan akurasi data.
"Visi ini sangat diperlukan Indonesia atau Sulbar ke depan," kata Arif Satria.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muhammad Jaun menyampaikan ide dan gagasan untuk mengimplementasikan pendataan yang lebih presisi, sampai pada spasial mendapatkan respon positif dari masyarakat, khususnya di lokus DDP tahap pertama
Program tersebut dimulai sejak 31 Mei 2022 melalui pertemuan dalam rangka sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis DDP, dengan mengundang seluruh bupati, forkopimda dan kepala desa, sekaligus penandatangan MoU dengan para bupati.
Kemudian pada 17 Juni 2022, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dengan Rektor IPB.
"Berbagai kendala yang dihadapi namun dapat teratasi dengan koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan secara intensif," ujar Muhammad Jaun.
Program tersebut, kata dia, merupakan langkah awal diimplementasikan di 575 desa di Sulbar.
Sedangkan, Wakil Kepala LPPM Bdang Pengabdian Kepada Masyarakat Sofyan Sjaf menjelaskan, proyek percontohan ini menjadi penyempurna dari data yang ada di daerah.
Pencacahan data tambahnya, dilakukan dengan melakukan pendekatan sensus dan tidak hanya menyajikan angka-angka, namun disertai data spasial.
"Yang melaksanakan ini adalah pemuda/pemudi desa di lokus DDP. Tentunya tidak terlaksana tanpa adanya birokrasi serta sejumlah pihak yang berkolaborasi menyukseskan program DDP," ujar Sofyan.
Pada kesempatan itu, Sofyan memaparkan hasil pencacahan DDP di salah satu desa, mulai persentase tingkat pendidikan, hingga penerima bansos,
"Data adalah komitmen kita menjelaskan mana yang benar," kata Sofyan.*
Baca juga: Pakar IPB apresiasi UDP yang beraktivitas dalam Data Desa Presisi
Baca juga: IPB University manfaatkan basis DDP dalam pemberian bantuan
Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
