"Satu lagi yang paling penting adalah PR (pekerjaan rumah) kami, PR kita bersama, adalah bagaimana membangun ekosistem haji yang terintegrasi," kata Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf kepada awak media selepas acara pelantikan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.
Amri meyakini pembangunan ekosistem pelayanan haji yang terintegrasi bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia.
Ia mencontohkan, pos konsumsi yang selama ini menjadi sumber pengeluaran terbesar dalam penyelenggaraan pelayanan haji bisa mendatangkan nilai tambah besar jika dikelola dengan baik.
"Kalau kemudian dana haji untuk konsumsi jamaah haji di sana, kemudian sumber konsumsinya itu berasal dari dalam negeri, misalnya ikan, beras, itu bisa kita integrasikan, itu kita akan memberikan balikkan yang luar biasa buat ekonomi kita. Jadi multiplier effect-nya besar," katanya.
Anggota Badan Pelaksana BPKH 2022-2027 yang lain, Harry Alexander, meyakini pembangunan ekosistem haji yang terintegrasi juga akan membantu menjaga neraca perdagangan Indonesia.
"Jadi trade balance (neraca perdagangan) kita akan terjaga. Kedua kita juga mungkin jadi eksportir. Mudah-mudahan jamaah haji kita akan mengkonsumsi, menggunakan barang-barang produk Indonesia sendiri. Kuncinya ekosistem," ujar Harry.
Amri mengatakan bahwa Badan Pelaksana BPKH akan terus menjalin komunikasi bersama Kementerian Agama serta DPR RI untuk mewujudkan pembangunan ekosistem pelayanan haji yang terintegrasi.
"Karena itu yang membuat ekonomi kita nanti akan positif dengan dana haji," kata Amri.
Selain Amri dan Harry, lima anggota Badan Pelaksana BPKH 2022-2027 lain yang dilantik oleh Presiden yakni Acep Riana Jayaprawira, Arief Mufraini, Fadlul Imansyah, Indra Gunawan, dan Sulistyowati.
Presiden juga melantik tujuh anggota Dewan Pengawas BPKH, yakni Firmansyah N. Nazaroedin yang merangkap sebagai ketua serta Deni Suardini, Heru Muara Sidik, Ishfah Abidal Azis, M. Dawud Arif Khan, Mulyadi, dan Rojikin.
Acara pelantikan tersebut antara lain dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Baca juga:
Presiden lantik anggota Dewas dan Badan Pelaksana BPKH 2022-2027
BPKH terapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana haji
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2022
