BPS sebut SDM dan anggaran yang tidak memadai jadi tantangan SDGs

18 Oktober 2022 18:07 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/10/2022). (ANTARA/AstridFaidlatulHabibah)

Belum tersedianya SDM dan anggaran yang memadai baik yang ada di kementerian/lembaga (K/L) maupun di daerah menjadi tantangan penyediaan data SDGs.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyebutkan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tidak memadai menjadi tantangan penyediaan data untuk program tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

“Belum tersedianya SDM dan anggaran yang memadai baik yang ada di kementerian/lembaga (K/L) maupun di daerah menjadi tantangan penyediaan data SDGs,” katanya dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa.

Selain SDM dan anggaran, Margo mengatakan tantangan lain yang harus dihadapi Indonesia dalam penyediaan data untuk SDGs adalah belum optimalnya kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Kemudian disagregrasi statistik untuk menggambarkan tren khusus pada subpopulasi juga menjadi tantangan penyediaan data bagi program SDGs.

Baca juga: Bappenas sebut SDGs jadi instrumen capai Visi Indonesia 2045

Margo menegaskan sejumlah tantangan tersebut perlu segera dicari jalan keluarnya yang salah satunya dapat dilakukan dengan inovasi dan kolaborasi statistik dasar termasuk pemanfaatan big data, karena data memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring.

Menurut Margo, tidak bisa dipungkiri bahwa peran data begitu penting terutama untuk monitoring terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan publik. “Ini perlu didukung oleh data yang akurat sehingga berbagai program bisa dilakukan evaluasi atas capaian,” ujarnya.

Baca juga: Bappenas sebut 135 indikator program SDGs tercapai

Mengenai monitoring, ia menegaskan upaya ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak baik mulai dari perencanaan, pengumpulan, dan penyediaan data.

“Oleh karena itu diperlukan tata kelola statistik nasional yang di dalamnya mengatur bagaimana pembagian peran dan tugas dalam penyediaan data,” tegas Margo.