Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan peningkatan produktivitas penduduk dapat menekan tingginya angka usia produktif yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan (NEET).
“Saat ini banyak penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori NEET. Ini perlu dimitigasi agar tidak menjadi beban (dalam pembangunan) karena ditanggung orang lain,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri dalam Sosialisasi Indeks Pembangunan Keluarga di Jakarta, Selasa.
Femmy menuturkan jumlah NEET di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2020, NEET ada sebanyak 21,77 persen. Pada pemuda usia produktif yakni 16-30 tahun, angka NEET naik menjadi 26,64 persen pada tahun 2021.
Pertumbuhan NEET, kata dia, perlu dimitigasi supaya tidak menjadikan usia produktif sebagai bonus demografi, berubah menjadi beban karena hidup yang harus ditanggung oleh orang lain.
“Kita betul-betul perlu mendorong supaya semua anak, pemuda dan juga SDM usia produktif mendapatkan pendidikan maupun pelatihan untuk membentuk keluarga sejahtera dan target baik upaya maupun strategi untuk dalam rangka bonus demografi ini” ujar dia.
Pemerintah dalam memaksimalkan bonus demografi yang didominasi oleh usia produktif, melakukan sejumlah strategi agar NEET dapat ditekan yakni melakukan penguatan pendidikan vokasi melalui program link and match, program merdeka belajar, perluasan program beasiswa, penguatan perguruan tinggi kelas dunia serta pengembangan riset, inovasi dan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Femmy melanjutkan pemerintah juga berfokus pada penanganan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta stunting. Selain itu, perbaikan angka partisipasi kerja juga mendayagunakan penduduk usia produktif yang melimpah dengan penyediaan lapangan kerja, mengantisipasi masa tua penduduk dan melakukan pemerataan demografi.
Sedangkan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran yakni dengan memberikan intensif kepada pelaku usaha yang tidak melakukan PHK, memprioritaskan kartu prakerja bagi pengangguran tidak mampu.
Kemudian pemerintah memberikan pinjaman untuk modal usaha, mendorong pertumbuhan perusahaan rintisan (start up), mempercepat distribusi bansos dan perluasan penerima bansos bagi yang terdampak pandemi COVID-19, deregulasi dan debirokratisasi yang dapat menarik investor asing dan dapat meningkatkan ekspor barang serta melakukan integrasi data pengangguran dan penerima bansos dari pemerintah.
Femmy turut menyatakan untuk mengatasi tantangan itu, semua pihak harus bekerja keras menciptakan Indonesia sejahtera pada tahun 2025, yang dapat memastikan berbagai kebutuhan sandang, pangan dan rasa aman pada masyarakat dapat terpenuhi.
“Di tahun 2030 Indonesia harus sejajar dengan bangsa lain, inilah bentuk pertanggungjawaban kita. Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tahun 2030, kita harus mencapai target-target 17 tujuan SDGs dan ini harus terus kita upayakan bersama,” ujarnya.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
