Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kepulauan Riau menyebutkan ada empat perusahaan di Batam yang berkontribusi untuk percepatan penurunan stunting.Provinsi Kepri masuk dalam biaya minimal hidup tertinggi untuk seorang bayi di Indonesia dengan kisaran Rp740 ribu.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Rohina di Batam, Selasa mengatakan jumlah balita yang sudah diasuh oleh empat perusahaan tersebut sebanyak 45 balita dengan anggaran yang disiapkan Rp258 juta.
"Di Kota Batam saat ini yang sudah berkontribusi untuk percepatan penurunan stunting yaitu Rumah Zakat, PT Panasonic, PT Eco Green, dan Mc Dermoot. Jumlah balita yang sudah diasuh oleh perusahaan ini sebanyak 45 balita. Kemudian dengan anggaran yang sudah disiapkan mereka Rp258 juta," kata Rohina.
Lebih lanjut ia menjelaskan Provinsi Kepri masuk dalam biaya minimal hidup tertinggi untuk seorang bayi di Indonesia dengan kisaran Rp740 ribu.
"Di Kepri biaya minimal untuk hidup seorang bayi yaitu Rp740 ribu. Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia maka Kepri salah satu yang tertinggi. Karena Kepri adalah provinsi kepulauan yang hanya 4 persen daratan dan sisanya lautan , sehingga biaya hidupnya tinggi," ujar Rohina.
Selain itu, Kepri yang bukan termasuk dalam provinsi penghasil bahan pangan juga menjadi salah satu faktor biaya hidup di wilayah tersebut tinggi.
"Kepri juga tidak menghasilkan bahan pangan secara utuh, jadi kalau dilihat dari hasil penelitian, Kepri ini yang tidak merah (bahan pangan) hanya ikan,
yang lainnya merah," kata dia.
Dengan begitu pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kepri untuk melakukan pencegahan stunting pada proses tumbuh kembang bayi sejak awal kehamilan hingga usia dua tahun atau pada 1.000 hari pertama kehidupan.
"Cegah stunting sekarang demi masa depan bangsa, mari kita mulai dari masyarakat kecil yaitu keluarga. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting," kata dia.
Adapun sejumlah upaya yang dilakukan oleh BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia di antaranya melakukan kerja sama dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, hingga bayi yang terindikasi stunting akan mendapatkan pendampingan dari tim pakar.
"Kemudian apa saja yang bisa dilaksanakan, kemudian dapat didampingi oleh tim pakar, misalnya anak itu masuk kategori stunting karena apa , apakah karena makanan yang kurang atau karena kesehatannya. Nanti ada tim pakar yang audit terkait kondisi anak tersebut. Demikian di harapkan stunting tidak ada lagi di Batam ini," ujar Rohina.
Baca juga: Dorong penurunan stunting, KKP salurkan 4,7 ton ikan untuk warga Batam
Baca juga: Pemkot Batam libatkan tokoh agama dalam upaya penurunan stunting
Baca juga: Gubernur Kepri ungkap tantangan tangani stunting
Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2022
