Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan audit kasus stunting yang saat ini mulai digalakkan di berbagai daerah telah meningkatkan layanan konsultasi kesehatan pada keluarga di Indonesia.
“Selain membantu menyeleksi kasus stunting, audit kasus stunting juga dapat membuka jalur konsultasi dan koordinasi antarunsur pengambilan kebijakan, pelaksana program dan kegiatan bersama para pakar,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Sarles Brabar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Ia menuturkan audit kasus stunting merupakan upaya pemerintah menguatkan deteksi dini dan intervensi spesifik dan sensitif yang tepat bagi kelompok sasaran berisiko stunting.
Oleh karenanya, hal tersebut perlu menjadi momentum memperkuat koordinasi antarpengambil kebijakan dari pusat sampai desa.
Melalui audit stunting, katanya, identifikasi risiko dan penyebab risiko pada kelompok sasaran yakni calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita atau baduta dengan berbasis surveilans dan sumber data lainnya dapat diketahui sejak dini dan dapat segera dilakukan tata laksana yang ada.
Selain mengidentifikasi kasus stunting pada keluarga, kasus stunting yang sulit untuk diamati dapat lebih digali melalui rekomendasi yang diberikan oleh pakar, sehingga daerah yang bersangkutan langsung mendapatkan rekomendasi atau rujukan intervensi.
Sarles menambahkan, BKKBN dalam mendukung terlaksananya audit kasus stunting berjalan optimal, telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat provinsi sampai dengan desa/kelurahan.
Baca juga: BKKBN: Audit kasus stunting bermanfaat untuk tekan kemiskinan ekstem
Pembentukan tim itu ditujukan untuk memperkuat intervensi pada keluarga di daerah.
Ia mencontohkan bahwa Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki keterbatasan pakar, karena hanya memiliki satu dokter spesialis kandungan.
Dengan hadirnya TPPS dan tim audit kasus stunting, koordinasi daerah bersama dengan pakar seperti dokter anak, psikolog dan ahli gizi dapat menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) secara lengkap.
Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Maluku Barat Daya William Puttileihalat mengatakan beberapa upaya percepatan penurunan angka stunting terintegrasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melibatkan berbagai mitra strategis/lintas sektor.
Upaya tersebut antara lain penyediaan sanitasi sehat, penyediaan sarana air bersih, sosialisasi pemberian air susu ibu (AS) eksklusif, pemberian makanan tambahan, orientasi strategi perubahan perilaku melalui 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), penguatan penggerakan pelaksanaan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, kunjungan rutin posyandu secara rumah ke rumah.
“Pendampingan calon pengantin juga dilakukan melalui kerja sama dengan jemaat di Tiakur dalam bentuk konseling pranikah dan penggunaan aplikasi Elsimil, pembentukan TPK di setiap desa, serta pemberian edukasi, konseling dan fasilitasi bantuan kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS),” ucapnya.
Baca juga: BKKBN Sulsel dan Pemkab Sidrap audit stunting bersama mitra
Baca juga: Pemkot Tegal lakukan audit kasus stunting
Baca juga: Barito Utara optimalkan tim pendamping keluarga guna turunkan stunting
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2022
