"Kami tetap optimis memperoleh kontrak lagi di 2022 ini mengingat masih ada sejumlah proyek yang sedang ditenderkan," kata Direktur Utama PT PP (Persero) Novel Arsyad saat media gathering di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Dikatakan Novel, perseroan secara aktif mengikuti sejumlah tender yang dilakukan pemerintah dalam membangun sejumlah proyek di IKN yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
Untuk jalan tol IKN yang menghubungkan segmen SP. Tempadung-Jembatan Pulau Balang, perseroan mendapat nilai kontrak Rp687 miiiar dengan waktu pekerjaan 630 hari.
Baca juga: PT PP sebut penataan Pura Besakih untuk kenyamanan pengunjung
Sementara untuk pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat, perseroan mendapat nilai kontrak Rp424 miliar dengan waktu pekerjaan 574 hari, sementara persiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) nilai kontraknya Rp280 miliar, dengan waktu pekerjaan 360 hari.
Sejumlah proyek lain yang disasar perseroan selain tiga proyek yang sudah dipegang itu, antara lain istana, kantor kepresidenan, serta kantor kementerian koordinator yang saat ini tendernya sudah berjalan. "Sekali lagi kita tetap optimis mendapat proyek lagi di IKN karena potensinya memang masih besar," katanya.
Mengenai menghadapi tahun politik di 2023 dan pemilu 2024, ia mengatakan hal itu itu memang harus menjadi perhatian dan tentu diakuinya akan ada penurunan pengadaan proyek terutama saat pemilihan presiden baru dan proses pemilihan menteri baru.
Namun demikian, ia tetap yakin bahwa sekalipun kemungkinan di 20023 merupakan tahun "gelap" dan tahun 2024 ada pemilu, hal itu bukan merupakan hal yang menjadi pesimis dan tetap ada ceruk pasar yang bisa digarap.
Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PP Agus Purbianto mengatakan saat ini kinerja keuangan perseroan sangat baik dan menunjukkan peningkatan.
Baca juga: PT PP nilai Pelabuhan Benoa miliki lokasi strategis
Kontrak baru perseroan berdasarkan pemberi kerja dalam semester pertama 2022 mencapai Rp9,02 triliun yang berasal dari BUMN 78 persen, pemerintah 19 persen, dan swasta tiga persen.
Sementara Rencana Keuangan dan Anggaran (RKAP) di 2022 ditargetkan Rp21,41 triliun dengan pemberi kerja BUMN 71 persen, pemerintah 23 persen, dan swasta enam persen.
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
