Anggota DPD RI Made Mangku Pastika mengharapkan PT Bank BPD Bali dapat terus berkontribusi untuk mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Dewata.Saya juga setuju dengan prinsip kehati- hatian yang telah dilakukan BPD Bali yang tidak asal kejar target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
"Saya juga setuju dengan prinsip kehati- hatian yang telah dilakukan BPD Bali yang tidak asal kejar target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)," kata Pastika saat melakukan reses di Kantor Bank BPD Bali di Denpasar, Jumat.
Terkait dengan agenda resesnya yang bertajuk Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2021 tentang APBN, yang Meliputi Pengawasan Dana Pinjaman KUR, Pembiayaan Ultra Mikro dan Lainnya tersebut juga untuk meyakinkan bahwa dana-dana yang ditransfer dari pemerintah pusat dapat bermanfaat bagi daerah.
Menurut Pastika, tujuan penyaluran KUR memang untuk membantu masyarakat, namun prinsip kehati-hatian tetap juga harus diperhatikan oleh perbankan. Hal itu karena kalau asal diberikan saja, tentu nantinya akan bermasalah untuk proses pengembaliannya.
Ia pun menceritakan ketika menjabat Gubernur Bali sempat ditegur Wapres karena kecilnya penyaluran KUR di Bali, berbeda dengan daerah lain yang jumlahnya besar.
"Saya bilang alasannya karena orang Bali takut hukum karma. Saat itu bunga KUR juga tinggi, 21 persen. Tentu ini berat bagi pengusaha. Ini terbukti kemudian banyak KUR di luar yang macet, bahkan sampai 60 persen," ucap Wakil Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.
Dalam kesempatan itu, Pastika juga mengapresiasi realisasi penyaluran KUR oleh Bank BPD Bali yang hingga September 2022 sudah terealisasi sebesar Rp1,03 triliun, dari rencana tahunan penyaluran KUR untuk 2022 sebesar Rp1,21 triliun.
Ia juga mengapresiasi rasio NPL (non-performing loan/kredit bermasalah) di Bank BPD Bali cukup kecil yakni hanya 0,6 persen. "Kalau di daerah lain, ada yang NPL-nya hingga 60 persen," ujar anggota Komite 4 DPD RI ini.
Pastika pun berpesan agar BPD Bali harus terus maju karena berperan mensejahterakan rakyat dan turut mendongkrak pendapatan daerah.
"Dulu saja Pemprov Bali bisa dapat bunga deposito sampai Rp75 miliar per tahun, ini tentu sangat bermanfaat dalam program membantu petani dan warga miskin," katanya.
Sementara itu, Direktur Kredit PT Bank BPD Bali Made Lestara Widiatmika mengatakan saat ini relatif tidak ada permasalahan berarti dalam penyaluran KUR melalui BPD Bali.
Dari KUR yang disalurkan sebesar Rp1,03 triliun kepada 7.882 debitur hingga September 2022, realisasi KUR Kecil sebesar Rp789,67 miliar (76 persen), KUR Mikro sebesar Rp239,91 miliar (23 persen) dan KUR Super Mikro sebesar Rp5,06 miliar (1 persen).
Penyaluran KUR di BPD Bali, jika dilihat dari sektor ekonominya di posisi lima besar yakni Perdagangan Besar dan Eceran (52,09 persen), Akmamin (17,22 persen), Pertanian (12,15 persen), Jasa Kemasyarakatan (6,16 persen) dan Industri Pengolahan (5,94 persen).
"Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian juga menyalurkan KUR agar tidak terjadi kredit yang bermasalah ke depannya," ucapnya.
Sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada calon debitur, pihaknya akan terlebih dahulu mengecek datanya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), bahkan hingga bekerja sama dengan kepala desa untuk mengetahui profil calon debitur.
Untuk penguatan dan dukungan kepada UMKM, kata Lestara, Bank BPD Bali selain melalui penyaluran kredit, juga memberikan dukungan kepada UMKM melalui penguatan kapasitas, pendampingan, dan pembukaan akses pasar, serta digitalisasi transaksi UMKM.
"UMKM binaan BPD Bali selain dapat menjadi peserta Pameran Bali Bangkit sejak 2020 hingga saat ini, juga dibuka showcase outlet UMKM di Bandara I Gusti Ngurah Rai, dan pembukaan outlet UMKM di setiap kantor cabang," ujarnya.
Baca juga: Askrindo dan BPD Bali Jalin Kerjasama KUR dan PEN Gen 2
Baca juga: Kemenkop apresiasi Pemprov Bali luncurkan penjaminan KUR
Baca juga: DJPb: Penyaluran KUR di Bali hingga triwulan III capai Rp5,35 triliun
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022
