fFaktor lainnya, terkonsentrasinya sejumlah produk pangan pokok, seperti gandum, sorgum, beras dan jagung di sejumlah negara, juga semakin membuat krisis pangan tak dapat dihindarkan, terutama sejak munculnya perang Rusia-Ukraina.
Negara tentunya berupaya untuk memitigasi kondisi ini karena ketahanan pangan adalah kunci ketahanan negara. Bagi Sumatera Selatan, kemandirian pangan sudah menjadi fokus utama sejak tahun lalu atau sebelum adanya ancaman krisis ini.
Pemprov Sumsel menjalankannya program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sejak November 2021. Pemprov ini mengajak dan memotivasi warga setempat untuk memenuhi sendiri kebutuhan sehari-hari.
Program GSMP ini mendorong warga Sumsel memanfaatkan pekarangan rumah, lahan sempit dan lahan kosong untuk ditanami sayuran hingga berternak ayam atau ikan lele agar kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi secara mandiri.
GSMP ini sebenarnya sejalan dengan program nasional terkait upaya menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 20 persen Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan dan hewani.
Saat ini, Pemprov Sumsel mengawal program kemandirian pangan ini dari perkotaan hingga pedesaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran utamanya yakni rumah tangga miskin.
Kadang kala kita lupa pada potensi yang dimiliki seseorang, bahwa sebenarnya dia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi sumber daya alamnya itu ada, kata Gubernur Sumsel Herman Deru.
Salah seorang warga Kelurahan Seterio, Kabupaten Banyuasin, Alzuhri, mengatakan dirinya turut menjalankan program GSMP ini dengan menanam buah-buahan di pekarangan rumah.
“Saya awalnya dapat bibit bantuan dari pemerintah kabupaten, kini pekarangan rumah sudah termanfaatkan dan nantinya kami berharap dapat menambah pendapatan keluarga,” kata Alzuhri.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengalokasikan lahan seluas 1,2 juta hektare (Ha) untuk program GSMP yang melibatkan masyarakat setempat.
Program ini mengajak masyarakat memanfaatkan lahan perkarangan untuk ditanami sayur mayur, buah-buahan dan tanaman obat-obatan sehingga setiap keluarga diharapkan dapat menyediakan sendiri kebutuhan pangannya.
Untuk mendorong kepedulian masyarakat pada program ini, Bank Indonesia juga memberikan 77.777 benih cabai merah untuk 500 orang petani milenial di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. BI juga memberikan 250 paket benih cabai dan tomat kepada UMKM pada kegiatan “Beli Kreatif Sumatera Selatan 2022.
Selain itu, pemberian 200 paket benih cabai merah dan terong kepada para anggota Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Palembang.
Rumah tangga miskin
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruzuan Effendi, mengatakan Pemprov Sumsel membidik sebanyak 81.000 rumah tangga miskin di 17 kabupaten/kota untuk menjalankan program kemandirian pangan sejak November 2022. Sejauh ini, program GSMP sudah diakses 2.031 rumah tangga miskin.
“Sasaran dari program ini adalah keluarga miskin, yang mana saat ini angka kemiskinan di Sumsel masih di kisaran 12 persen (sekitar 3 ribu jiwa),” kata Ruzuan.
Dari target sasaran rumah tangga miskin diketahui Kabupaten Lahat menjadi yang terbanyak yakni 9.450 keluarga, disusul OKU Timur 7.800 keluarga dan Banyuasin 7.625 keluarga.
Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Luthfy Latief mengatakan pemerintah pusat sangat mengapresiasi program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dunia saat ini sedang dihadapkan krisis pangan, bahkan sejumlah negara yang biasa mengekspor produk pangannya kini memutuskan untuk menyetok demi kebutuhan dalam negeri sendiri. Artinya, jika kondisi ini tidak diantisipasi maka Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 ditetapkan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 persen (delapan persen), dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.
Berdasarkan rincian ini pemerintah di tingkat desa tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan DD desa untuk kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Indonesia sebesar Rp95 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
Nilai tersebut meningkat 0,9 persen dibandingkan outlook Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp94,1 triliun.
Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Hal ini termasuk belanja untuk Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bergerak di sektor pangan dan Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian.
Sementara, alokasi melalui belanja non-kementerian/lembaga (K/L) meliputi penyaluran subsidi pupuk, subsidi bunga kredit resi gudang. Ada pula antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan juga termasuk ke dalam anggaran belanja non-K/L.
Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) turut memberikan dukungan dalam program ketahanan pangan ini. Salah satunya melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik tematik pengembangan food estate dan tematik penguatan kawasan sentra produksi.
Selanjutnya, dukungan dana desa dalam program ketahanan pangan dilakukan sejalan dengan pengembangan sektor prioritas pembangunan Indonesia.
Hal tersebut dilakukan melalui program ketahanan pangan dan hewani di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan tangkap dan budi daya.
Adapun, pembangunan bidang ketahanan pangan pada 2023 diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan, baik pertanian maupun perikanan. Salah satu kebijakan dalam pembangunan tersebut adalah memperkuat sistem logistik pangan nasional dan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan.
Kemendes menilai serapan Dana Desa (DD) untuk program ketahanan pangan dan hewani di Sumatera Selatan belum optimal, yakni sebesar Rp325,3 miliar dari target Rp511 miliar.
Pemerintah pusat mengharapkan Sumsel dengan program Sumsel Mandiri Pangan dapat mencapai target ini hingga 100 persen. "Dananya sudah ada dan programnya juga sudah diteruskan ke tingkat daerah. Kami mengharapkan serapan ini dapat optimal,” kata Luthfy saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan beberapa waktu lalu.
Sejauh ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran ketahanan pangan baru mencapai 40,7 persen hingga 30 September 2022.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, alokasi tertinggi tercatat pada bidang jalan yakni senilai Rp2,70 triliun dan terendah pada bidang perdagangan yakni Rp50 miliar.
Untuk ketahanan pangan yang merupakan program prioritas penting terutama dengan munculnya krisis pangan dunia, Kementerian Pertanian tercatat sudah merealisasi Rp9,85 triliun, kemudian Kementerian PUPR sudah belanja Rp2,76 triliun dan KKP sebesar Rp1,60 triliun.
Kemenkeu berharap pada tiga bulan ke depan menjelang akhir 2023, sebanyak 60 persen dari anggaran tersebut dapat terealisasi.
Dengan begitu, tujuan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dapat tercapai karena Indonesia harus bersiap menghadapi permasalahan menentang ini pada 2023.
Kepala Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Lydia Kurniawati Christyana mengatakan Sumsel mendapatkan pagu anggaran Dana Desa senilai Rp2,55 triliun untuk total 2.853 desa yang bersumber dari APBN.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022 ditetapkan penggunaan Dana Desa untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen, program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8 persen (delapan persen), dan sisanya untuk program sektor prioritas lainnya.
Berdasarkan rincian ini pemerintah di tingkat desa tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan DD untuk kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Kegiatan penyerapan anggaran itu seperti mendukung kegiatan pasca panen karena negara berharap hasil pertanian tak langsung dijual tapi ada kegiatan pasca panen agar mendapatkan nilai tambah terutama dari sisi serapan tenaga kerja. Atau program ketahanan pangan yang dapat berhubungan dengan program prioritas lainnya yang memiliki alokasi hingga 32 persen dari total Dana Desa seperti membangun jalan produksi hingga saluran air.
Selain itu, dapat juga digunakan untuk pemanfaatan lahan kosong, penanaman tumpang sari hingga kegiatan pendukung seperti memperbaiki bangunan pasar, pengembangan BUMDes, bagi hasil budidaya ikan air tawar, pengelolaan tempat pelelangan ikan, membersihkan kandang ternak, penggemukan ternak hingga perawatan gudang BUMDes.
Jadi ruang pemanfaatannya besar sekali Dana Desa untuk ketahanan pangan ini disesuaikan dengan prioritas di desa tersebut.
Melalui APBN, pemerintah bekerja keras menahan dampak pandemi dan berupaya agar pemulihan ekonomi terus diakselerasi. Melalui APBN pula pemerintah memitigasi ancaman krisis pangan.
Namun, upaya ini tak akan optimal tanpa ada semangat gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan hingga masyarakat. Selayaknya ketahanan, artinya semua harus mampu bertahan dalam kondisi seburuk apapun dan ini akan lebih mudah jika dilakukan bersama-sama.
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2022
