Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berharap seluruh industri jasa keuangan dapat berkantor di Nusantara (IKN) sejak hari pertama kota di Kalimantan Timur itu jadi dan ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).
“Karena tadi sudah ditunjukkan sinergi, kolaborasi kuat, dukungan baik, saya tidak berharap lain kecuali semua industri jasa keuangan juga berkantor di IKN sejak hari pertama Nusantara jadi Ibu Kota Negara,” kata Mahendra dalam penutupan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2022 di Jakarta, Sabtu.
Menurut Mahendra, OJK juga akan berkantor di Nusantara sejak hari pertama kota yang ditargetkan menjadi kota masa depan itu ditetapkan sebagai IKN, menggantikan Jakarta.
“Nah mumpung (masih) 2024, mulai direncanakan dan dirancang proses untuk melakukan hal itu,” kata dia.
Mahendra juga meminta pimpinan industri jasa keuangan untuk menyempatkan diri berkunjung ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurutnya, potensi ekonomi sangat besar di Kaltim. Potensi ekonomi di Kaltim itu juga diyakini akan mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca juga: Pembangunan IKN diharapkan berdampak terhadap perekonomian masyarakat
“Kalimantan bagian Indonesia itu empat kali luasnya dari Pulau Jawa. Kalimantan Timur sendiri seluas Pulau Jawa. Jadi bayangkan Indonesia sebesar ini dengan andalan satu Pulau Jawa, pertumbuhannya sudah seperti sekarang. Bayangkan, kalau kita kembangkan lagi besaran yang luar biasa itu, tapi itu tak pernah akan tercapai kalau kita tidak sinergi, koordinasi, dan kolaborasi,” kata Mahendra.
Adapun IKN Nusantara mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim.
Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap, yaitu tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN. Tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.
Tahap III pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air minum, fasilitas penunjang kota, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.
Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna.
Tahap V pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
Baca juga: Jokowi yakin Januari nanti gedung-gedung sudah terbangun di IKN
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
