"Pemprov Sulbar menggelar rapat koordinasi menyikapi bencana longsor dan banjir dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Sulbar," kata penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan di Sulbar sering mengalami akses transportasi terputus, karena jalannya diputus banjir dan longsor yang berdampak pada perekonomian masyarakat.
"Kalau jalur trans Sulawesi di Sulbar terputus, maka akan terdampak bagi perekonomian Sulsel, Sulteng termasuk daerah lain di Indonesia," katanya.
Sehingga lanjutnya, perlu diprogramkan deteksi potensi bencana yang mengganggu akses trans sulawesi agar dapat cepat diantisipasi, dan pemerintah pusat juga diminta membantu agar aktivitas ekonomi tidak terdampak secara nasional.
"Pemetaan bencana harus dilakukan untuk mengetahui titik rawan, sehingga pemerintah dapat cepat melakukan antisipasi ketika terjadi, dan seluruh kabupaten di Sulbar harus terlibat dalam penanganan bencana, apalagi pada bulan November ini curah hujan masih tinggi dan kondisi bencana tiap kabupaten di Sulbar, juga berbeda beda," katanya.
Ia mengatakan, penanganan bencana di Sulbar bukan hanya tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar, Dinas Sosial Sulbar, maupun Dinas Pekerjaan Umum Sulbar, namun tugas seluruh pihak tanpa kecuali.
"Butuh gotong royong dan kerjasama menangani bencana seluruh pihak baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah tingkat Kabupaten, untuk diantisipasi dan dilakukan penanganan," katanya.
Ia berharap putusnya jalur trans Sulawesi di Sulbar beberapa waktu lalu, dampaknya sangat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat sehingga harus menjadi pelajaran untuk dilakukan antisipasi dan tidak lagi terulang agar masyarakat dan aktivitas ekonominya tidak terganggu.
Ia mengatakan, harus disiagakan alat berat seluruh titik rawan bencana di Sulbar sebagai antisipasi dan itu sudah menjadi program pemerintah di Sulbar yang harus pula didukung pemerintah Kabupaten di Sulbar.
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2022
