Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada pembukaan Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil "Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam Memperkuat Akuntabilitas Layanan Publik sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
"Saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan," ujar Wapres.
Ia mengatakan angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 26,16 juta orang penduduk berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin perdesaan terdata sebanyak 12,29 persen dan penduduk miskin perkotaan 7,5 persen, sementara kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi, yaitu mencapai 12,5 persen.
Menurut Wapres, upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda pemerintah ke depan dengan fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, tidak hanya di wilayah perdesaan, tetapi juga perkotaan hingga pesisir.
Bahkan, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. Target ini enam tahun lebih cepat dibandingkan komitmen global pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan ekstrem tahun 2030.
Dalam upaya akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan.
Pemerintah juga melaksanakan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan penentuan sasaran, serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi agar target eliminasi kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa tercapai.
Wapres Ma'ruf mengingatkan di tengah berbagai upaya tersebut, ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik menjadi tantangan serius bagi penanggulangan kemiskinan.
Meskipun saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi masih terjaga, antisipasi atas segala kemungkinan menurutnya, tetap perlu disiapkan.
Ketahanan energi dan ketahanan pangan, lanjut Wapres, juga harus menjadi orientasi utama pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat tercukupi serta berkelanjutan.
Pemerintah telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui jaring pengaman sektor riil dan jaring pengaman sektor keuangan.
"Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Upaya menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil," kata Wapres.
Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil atau tradisional.
Wapres berharap Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2022
