Ketua Dewan Pengawas Solidaritas Perempuan (SP) Sebay Lampung Umi Laila berharap Pemerintah Kota Bandarlampung menjamin pemenuhan hak-hak perempuan nelayan di pesisir kota setempat.Mereka menginginkan adanya penguatan dan pengembangan kapasitas terhadap perempuan nelayan untuk bisa mandiri secara ekonomi
"Kami sudah berdialog dengan dinas terkait dengan harapan ada komitmen dari pemerintah terkait perlindungan dan pengakuan terhadap perempuan nelayan," kata Umi Laila di Bandarlampung, Minggu.
Dia mengatakan bahwa pemda sudah seharusnya membuat langkah-langkah nyata untuk perbaikan dan menyusun kebijakan maupun program yang melibatkan kelompok perempuan nelayan di pesisir Bandarlampung yang terdiri dari 30 orang ibu-ibu tersebut.
"Mereka menginginkan adanya penguatan dan pengembangan kapasitas terhadap perempuan nelayan untuk bisa mandiri secara ekonomi dan berharap bahwa program-program dari pemerintah itu tepat sasaran," ujarnya.
Menurutnya, perempuan nelayan yang berada di pesisir kota ini sulit mendapatkan hak-hak mereka seperti mudah mengakses kartu pelaku usaha perikanan (KUSUKA), jaminan keselamatan di tempat kerja, serta upah yang layak tanpa diskriminasi.
Baca juga: Menteri PPPA apresiasi peran perempuan tangguh Kampung Kaye Asmat
Baca juga: Kesatuan Perempuan Pesisir minta pengakuan sebagai nelayan
"Hal itu karena pada UU Nomor 7 Tahun 2016, kata nelayan cakupannya hanya nelayan tangkap, pengakuan bahwa mereka, perempuan nelayan bukan rumah tangga nelayan ini yang sedang kami perjuangkan," kata dia.
Sebab, peran perempuan nelayan sangat penting dalam hal pra pra produksi, produksi dan setelah produksi, sehingga pengakuan ini menjadi hak mereka untuk diperjuangkan agar mudah dalam mengakses dan kontrol terhadap pangan yang berkelanjutan.
"Mereka kan sudah punya produk olahan seperti kerupuk cumi, stik ikan dan lainnya namun terkendala dengan kapasitas pemasarannya mau seperti apa. Bila dilihat dari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat program UMKM yang sasarannya adalah kelompok nelayan ini yang dikejar sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi," kata dia.
Sementara itu, Pembina Mutu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandarlampung, Galih Anugrah Firman Arif, mengatakan bahwa
perempuan di pesisir belum masuk kategori nelayan, sebagaimana definisi undang-undang yang berlaku.
"Kami sesuai definisi undang-undang, perempuan di pesisir disebut sebagai nelayan apabila melakukan aktivitas menangkap ikan dan memiliki Kartu KUSUKA yang berfungsi sebagai identitas profesi pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan," ujarnya.
Sehingga, dia pun berharap SP Sebay Lampung bisa menjadi fasilitator bagi perempuan nelayan di pesisir Bandarlampung untuk mendapatkan bantuan pemerintah.
“DKP Kota Bandar Lampung punya banyak program, nanti kami cocokkan mana program yang tepat, bahkan sejak 2019, pemkot telah menggulirkan sejumlah program bantuan bagi nelayan, dari asuransi nelayan, konversi BBM ke gas elpiji, bantuan alat kerja bagi pelaku UMKM, pelatihan dan pembinaan SDM, perizinan usaha, sertifikasi halal MUI, dan rehabilitasi unit usaha nelayan. Namun nelayan penerima bantuan harus terdaftar sebagai anggota atau pelaku usaha,” kata dia.
Baca juga: Perempuan pesisir dinilai tak dapatkan kesetaraan hak sebagai nelayan
Baca juga: Pemerintah perlu peta jalan pemberdayaan perempuan nelayan
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
