Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema blended finance akan mampu mengatasi kesenjangan finansial pada kebutuhan pembiayaan climate change atau perubahan iklim.Kita membutuhkan blended finance global yaitu pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga semua sektor swasta harus menjadi bagian dari masalah ini.
“Kita membutuhkan blended finance global yaitu pembiayaan yang tidak hanya dari pemerintah tetapi juga semua sektor swasta harus menjadi bagian dari masalah ini,” katanya dalam Tri Hita Karana (THK) Blended Finance Presidensi G20 Indonesia di Nusa Dua, Bali, Minggu.
Blended finance merupakan skema pembiayaan optimal dengan mengombinasikan beberapa sumber pendanaan atau pembiayaan dalam satu proyek seperti dari anggaran pemerintah, pihak swasta dan donor.
Baca juga: Luhut: forum G20 hasilkan kerja sama konkret miliaran dolar
Luhut menekankan dunia termasuk Indonesia masih menghadapi kesenjangan finansial yang besar tepatnya pada pembiayaan iklim meski negara-negara maju telah berkomitmen untuk memobilisasi 100 miliar dolar AS per tahun pada 2020.
Komitmen negara maju untuk memobilisasi pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun tercipta karena negara-negara ini sangat berkontribusi terhadap krisis climate change.
Luhut mengatakan penyumbang emisi karbon terbesar mayoritas berasal dari negara maju yaitu mencapai 14,7 ton per kapita yang melebihi ambang batas sebesar 4,5 ton per kapita.
Oleh sebab itu, anggota G20 yang merupakan negara-negara penguasa 85 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia ternyata menyumbang hingga 80 persen emisi karbon global.
“Tapi oleh anggota G20 seperti Indonesia, kita hanya menyumbang 2,3 ton per kapita,” ujarnya.
Baca juga: Luhut: 17 kepala negara akan hadiri KTT G20
Luhut menuturkan Indonesia sendiri sangat berkomitmen terhadap penanganan perubahan iklim sebagai tanggung jawab menyediakan masa depan yang lebih baik kepada generasi penerus Bangsa.
Salah satu upaya yang ditempuh oleh Indonesia adalah dengan memensiunkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara untuk bertransisi ke energi terbarukan (EBT).
Upaya tersebut menjadi agenda prioritas nasional dan akan diwujudkan dengan mekanisme pembiayaan berkelanjutan.
“Indonesia saat ini sedang menyelesaikan negosiasi kerja sama dengan kelompok mitra internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk program kemitraan transisi energi,” jelas Luhut.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
