Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa nilai pendanaan dalam program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara masih overvalue atau terlalu besar.kenapa PLTU dihitung operasionalnya sangat panjang, kenapa tidak dihitung 25-30 tahun, sehingga nilai pendanaannya nanti tidak terlalu besar
Dalam konferensi pers bertajuk “Mencermati Agenda KTT G20 dan Pendanaan Transisi Energi” di Jakarta, Kamis, menurut dia, dalam jangka panjang aset PLTU batu bara termasuk stranded asset atau aset yang nilainya terus menurun.
“Pensiun dini PLTU (itu) bagus, yang perlu didorong adalah diperhatikan sangat detail, mempertanyakan soal kenapa PLTU dihitung operasionalnya sangat panjang, kenapa tidak dihitung 25-30 tahun, sehingga nilai pendanaannya nanti tidak terlalu besar,” kata Bhima.
Dia mengatakan pembagian pendanaan untuk transisi energi harus seimbang antara untuk pensiun dini PLTU dan investasi pembangunan sumber energi baru terbarukan (EBT).
“Dari sisi investasi EBT itu juga membutuhkan dana yang tidak kecil, jadi, jangan habis semua untuk pensiun dini PLTU karena nilainya disebut sebagai overvalue, terlalu jumbo untuk membayar satu pensiun dini PLTU,” kata Bhima.
Dia mencontohkan kerja sama dalam kerangka ETM-ADB untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 berkapasitas 660 MW dihitung memiliki umur operasional 40-50 tahun, sehingga nilai pendanaan mencapai 250-300 juta dolar AS.
Sebagaimana diketahui, Indonesia memperoleh komitmen pendanaan transisi energi melalui skema ETM dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 250-300 juta dolar AS (setara Rp3,87 triliun) untuk program pensiun dini PLTU Cirebon 1.
ADB memperkirakan program pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 30 juta ton atau setara dengan menghilangkan 800.000 mobil dari jalan raya.
PLTU Cirebon 1 dioperasikan oleh PT Cirebon Electric Power (CEP) yang merupakan konsorsium multinasional dari PT Indika Energy (INDY), Marubeni Corporation asal Jepang, Korean Midland Power (Komipo) asal Korea Selatan, dan Samtan Corporation.
Baca juga: Celios : Proyek pendanaan transisi energi perlu transparan ke publik
Baca juga: Masyarakat sipil sambut baik skema pendanaan transisi energi JETP
Baca juga: Presiden Biden umumkan bantuan 20 miliar dolar bagi transisi energi RI
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
