Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak para menteri negara-negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk meningkatkan kualitas investasi ekonomi hijau dan mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi.APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasi transisi hijau di ekonomi anggota.
Dalam APEC Economic Leaders’ Weeks di Thailand, sebagaimana keterangan Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis, Menko Airlangga mengatakan APEC perlu membentuk mekanisme pembiayaan untuk mendukung implementasi transisi hijau di ekonomi anggota.
Indonesia sendiri, menurut dia, membutuhkan sekitar 322.8 miliar dolar AS untuk mencapai target National Determined Contribution (NDC) 2030, sehingga diperlukan mekanisme pembiayaan yang inovatif, termasuk dari sektor privat, komunitas internasional, atau bauran pembiayaan lainnya.
Baca juga: Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bangkok
Terkait mempromosikan peningkatan kapasitas dan transfer teknologi, ia menyampaikan bahwa ekonomi berkembang menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dan kurangnya akses terhadap teknologi hijau.
Ia menekankan pentingnya APEC sebagai incubator of ideas untuk menggalang kerja sama konkret dalam mendukung pertukaran pengetahuan dan informasi, serta kolaborasi riset untuk mendukung transisi hijau yang merata di antara ekonomi APEC.
Baca juga: Pemimpin bisnis APEC bahas pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan
Selain itu, dia juga menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif Bio-Circular Growth (BCG) Economy Model dan mengajak ekonomi APEC untuk berkolaborasi.
“Model ekonomi BCG sangat relevan dengan adanya berbagai tantangan di depan. Model ekonomi ini tidak hanya dapat mendukung kebutuhan ekonomi saat ini, tetapi juga mendukung keberlangsungan generasi masa depan kita,” ujar Menko Airlangga.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam acara ini, yakni Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand, dan Direktur Jenderal Amerika dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI.
Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022